“Baik serikat buruh maupun asosiasi pengusaha, mari kita jaga bersama kondusivitas. Apa yang kita harapkan sudah tercapai, sekarang tugas kita menjaga suasana tetap baik,” ujarnya.
Dia menambahkan, kondusivitas tidak hanya penting di lingkungan kerja, tetapi juga dalam seluruh aktivitas ekonomi di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Perakuat Pengawasan Ketenagakerjaan
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
Dia menyoroti keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut yang saat ini hanya berjumlah 35 orang, sementara jumlah industri yang harus diawasi mencapai ribuan.
“Ini pengawasannya bisa keteteran. Tolong didistribusikan dengan baik, termasuk pemanfaatan PPPK dan PPPK paruh waktu agar tidak menumpuk di dinas saja,” tegas Bobby.
Bobby berharap, penguatan pengawasan tersebut dapat memastikan kebijakan Pemprov Sumut, termasuk penerapan UMP 2026, berjalan optimal di lapangan.
“Oleh karena itu, mari kita terus bergerak bersama untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Sumatera Utara,” pungkasnya.
