Topikseru.com, Medan – Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan terancam dihentikan operasionalnya sementara karena diduga nakal atau tidak memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan pemerintah.
Sebanyak 31 SPPG diketahui belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) meskipun telah beroperasi lebih dari 30 hari.
Kebijakan penghentian sementara ini merujuk pada surat Badan Gizi Nasional Nomor 769/D.TWS/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026 mengenai pemberhentian operasional sementara SPPG.
BGN: SPPG Belum Daftar Sertifikat Sanitasi
Koordinator Regional BGN Provinsi Sumatera Utara, T. Agung Kurniawan, menyebutkan sejumlah SPPG tersebut belum melakukan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi maupun pemenuhan instalasi pengolahan limbah.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar kesehatan.
Mengacu Petunjuk Teknis Program Makan Bergizi Gratis
Penghentian sementara operasional SPPG juga mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
Dalam aturan tersebut, setiap SPPG wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:
- Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan setempat
- Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Memenuhi standar pengolahan makanan yang aman dan higienis
Jika belum memenuhi ketentuan tersebut, SPPG diwajibkan menghentikan sementara operasionalnya hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
SPPG Bisa Beroperasi Kembali Setelah Memenuhi Syarat
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa penghentian operasional bersifat sementara.
SPPG yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk kembali beroperasi setelah melengkapi persyaratan administrasi dan sanitasi.
Pihak pengelola dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional dengan melampirkan:
- Bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan
- Bukti pembangunan atau keberadaan IPAL
Dokumen tersebut kemudian harus disampaikan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN untuk dilakukan evaluasi sebelum izin operasional kembali diberikan.
252 SPPG di Sumut Melanggar Aturan
Tidak hanya di Medan, data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 252 SPPG di Provinsi Sumatera Utara yang untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
Kabupaten dengan jumlah pelanggaran terbanyak adalah Kabupaten Deli Serdang dengan total 56 SPPG.
Pemerintah berharap langkah ini dapat memperbaiki standar pengelolaan dapur program makan bergizi gratis agar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjamin.
Daftar 31 SPPG di Medan yang Dihentikan Sementara
Berikut daftar SPPG di Medan yang terdampak penghentian operasional sementara:
1. SPPG Medan Kota Teladan Barat
2. SPPG Medan Denai Binjai 7
3. SPPG Medan Tembung Sidorejo Hilir
4. SPPG Medan Selayang P Bulan Selayang II
5. SPPG Medan Johor Titi Kuning
6. SPPG Medan Perjuangan Sidorame Timur
7. SPPG Medan Tembung Tembung 3
8. SPPG Medan Selayang Asam Kumbang 2
9. SPPG Medan Sunggal Sunggal 2
10. SPPG Medan Tuntungan Simalingkar B
11. SPPG Medan Denai Tegal Sari Mandala III 2
12. SPPG Medan Kota Teladan Timur
13. SPPG Medan Denai Medan Tenggara 3
14. SPPG Medan Marelan Tanah Enam Ratus 4
15. SPPG Medan Perjuangan Tegalrejo
16. SPPG Medan Johor Gedung Johor 4
17. SPPG Medan Selayang Asam Kumbang 3
18. SPPG Medan Amplas Amplas
19. SPPG Medan Marelan Tanah Enam Ratus
20. SPPG Medan Johor Suka Maju 3
21. SPPG Medan Kota Sudirejo II 2
22. SPPG Medan Sunggal Sei Sikambing B
23. SPPG Medan Deli Mabar Hilir 2
24. SPPG Medan Kota Pasar Merah Barat
25. SPPG Medan Kota Teladan Timur 3
26. SPPG Medan Sunggal Tanjung Rejo 4
27. SPPG Medan Selayang Sempakata 2
28. SPPG Medan Helvetia Helvetia 2
29. SPPG Medan Baru Babura
30. SPPG Medan Labuhan Besar 2
31. SPPG Medan Barat Silalas 2
Pengawasan terhadap SPPG menjadi bagian penting dari implementasi program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah.
Dengan memastikan setiap dapur layanan memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan, pemerintah berharap kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman, sehat, dan bergizi.
