Pemerintah Wacanakan Ubah Subsidi Pupuk Menjadi BLT, Abiyadi: Ini Ngawur!

TOPIKSERU.COM, MEDAN – Direktur MATA Pelayanan Publik Sumatera Utara (Sumut) Abiyadi Siregar mengkritisi wacana pemerintah yang akan mengubah subsidi pupuk menjadi BLT.

Terlebih wacana ini sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Abiyadi, wacana perubahan penyaluran subsidi pupuk bagi petani dari sistem tebus di kios-kios resmi langsung menggunakan E-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok), menjadi BLT, perlu pertimbangan.

Pasalnya, kata Abiyadi, dengan sistem tebus pupuk, masih banyak petani yang mengeluh lantaran saat masa tanam, pupuk subsidi kosong.

“Semestinya yang harus pemerintah benahi adalah masalah yang masih terjadi di lapangan, sehingga administrasi penyaluran pupuk subsidi berjalan baik. Bukan malah mengubah ke BLT, ini ngawur,” kata Abiyadi dalam keterangan tertulis, Senin (12/8).

Mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut ini mengatakan saat tiba masa tanam tak jarang petani menjerit karena ketiadaan pupuk subsidi.

Sebagai Kepala Ombudsman RI Sumut selama dua periode, dari informasi yang dia peroleh bahwa masalah utama dari penyaluran pupuk subsidi bukan ketiadaan pupuk, tetapi ada pada administrasi penyaluran.

“Buktinya, pada 2023 jumlah pupuk subsidi yang tidak tertebus petani di Sumut mencapai ribuan ton. Sehingga harus kembali ke negara. Sementara, di lain sisi petani kesulitan mendapatkan pupuk,” ujar Abiyadi.

Dari data dan situasi yang terjadi di petani, dia menilai pendataan dan pengaturan penyaluran pupuk subsidi masih belum beres.

Pupuk Tak Terserap

Abiyadi menyebut untuk menyelesaikan persoalan administrasi penyaluran pupuk tersebut semestinya harus secara terstruktur oleh pemerintah, mulai dari Kementerian Pertanian hingga ke penyuluh pertanian.

Dia juga mengkritisi peran Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang terkesan abai dengan situasi yang masih semrawutnya data petani penerima pupuk subsidi.

“Kepala Dinas Pertanian sebagai fungsi koordinasi, harus bertanggung jawab bila data-data itu salah. Pemerintah Provinsi harus menegur kabupaten/kota yang telah menyusun data yang salah,” kata Abiyadi.

“Mengapa tahun lalu ada pupuk subsidi yang jumlahnya ribuan ton, tetapi tidak terserap. Yang rugi siapa? Jelas petani,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, tahun ini pemerintah kembali menggelontorkan pupuk subsidi dengan jumlah besar, secara nasional dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Kalau petani tidak bisa menebus, ya sama saja. Tahun lalu saja jumlahnya 4,5 juta ton bersisa, apalagi sekarang. Saya yakin jumlah yang tidak terserap pun makin banyak selama pendataan tidak diperbaiki. Data-data petani penerima kita hanya copy paste dari data-data sebelumnya,” ujar Abiyadi.

BLT Bukan Solusi

Abiyadi menyoroti wacana pemerintah mengganti pupuk subsidi sistem tebus dengan bantuan langsung tunai (BLT) ke rekening petani.

Dia menilai, perubahan ke bentuk uang tunai, di tengah sengkarut data petani penerima, akan menambah situasi semakin runyam.

Abiyadi menyebut ada beberapa persoalan yang akan muncul ketika perubahan ini benar-benar terjadi. Pertama, kata dia, petani penerima tidak akan tepat sasaran.

Penentuan penerima BLT bisa saja hanya berdasarkan kedekatan antara pengurus dengan petani. Berbeda dengan sistem tebus, yang mana petani bisa datang langsung ke kios-kios resmi.

Kedua, lanjutnya, uang yang seharusnya untuk membeli pupuk lebih cenderung beralih untuk keperluan lain di luar pertanian. Misalnya, untuk membeli emas, uang muka pembelian motor, hingga untuk hal lain.

Ketiga, lanjut Abyadi, selisih harga antara nonsubsidi dengan subsidi sangat jauh, sementara uang BLT pemerintah tidak cukup, sehingga petani akan membeli pupuk murah dengan kualitas rendah.

“Akibatnya, pertanian kita akan semakin kacau. Produksi akan menurun drastis. Ujung-ujugnya pemerintah akan impor beras. Sekarang saja akibat perubahan iklim dan El Nino produksi beras nasional anjlok. Apalagi tidak dengan pupuk yang baik,” pungkasnya.(Cr1/topikseru.com)