Pemerintah Wacanakan Ubah Subsidi Pupuk Menjadi BLT, Abiyadi: Ini Ngawur!

Selasa, 13 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“Kepala Dinas Pertanian sebagai fungsi koordinasi, harus bertanggung jawab bila data-data itu salah. Pemerintah Provinsi harus menegur kabupaten/kota yang telah menyusun data yang salah,” kata Abiyadi.

“Mengapa tahun lalu ada pupuk subsidi yang jumlahnya ribuan ton, tetapi tidak terserap. Yang rugi siapa? Jelas petani,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, tahun ini pemerintah kembali menggelontorkan pupuk subsidi dengan jumlah besar, secara nasional dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau petani tidak bisa menebus, ya sama saja. Tahun lalu saja jumlahnya 4,5 juta ton bersisa, apalagi sekarang. Saya yakin jumlah yang tidak terserap pun makin banyak selama pendataan tidak diperbaiki. Data-data petani penerima kita hanya copy paste dari data-data sebelumnya,” ujar Abiyadi.

BLT Bukan Solusi

Abiyadi menyoroti wacana pemerintah mengganti pupuk subsidi sistem tebus dengan bantuan langsung tunai (BLT) ke rekening petani.

Dia menilai, perubahan ke bentuk uang tunai, di tengah sengkarut data petani penerima, akan menambah situasi semakin runyam.

Baca Juga  VISI AGRARIA PRABOWO DAN MOMENTUM EKSEKUSI HUKUM ATAS REGISTER 40 PADANG LAWAS

Abiyadi menyebut ada beberapa persoalan yang akan muncul ketika perubahan ini benar-benar terjadi. Pertama, kata dia, petani penerima tidak akan tepat sasaran.

Penentuan penerima BLT bisa saja hanya berdasarkan kedekatan antara pengurus dengan petani. Berbeda dengan sistem tebus, yang mana petani bisa datang langsung ke kios-kios resmi.

Kedua, lanjutnya, uang yang seharusnya untuk membeli pupuk lebih cenderung beralih untuk keperluan lain di luar pertanian. Misalnya, untuk membeli emas, uang muka pembelian motor, hingga untuk hal lain.

Ketiga, lanjut Abyadi, selisih harga antara nonsubsidi dengan subsidi sangat jauh, sementara uang BLT pemerintah tidak cukup, sehingga petani akan membeli pupuk murah dengan kualitas rendah.

“Akibatnya, pertanian kita akan semakin kacau. Produksi akan menurun drastis. Ujung-ujugnya pemerintah akan impor beras. Sekarang saja akibat perubahan iklim dan El Nino produksi beras nasional anjlok. Apalagi tidak dengan pupuk yang baik,” pungkasnya.(Cr1/topikseru.com)

Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Orang Tua Murid Tolak Penutupan SDN 101778 Medan Estate, Deli Serdang: “Kami 100 Persen Tidak Setuju!”
Dukung Program P4GN, Rutan Kelas I Medan Tes Urine Seluruh Pegawai dan Warga Binaan, Hasilnya Mengejutkan
Aksi Kamisan Medan Soroti Pelanggaran HAM 1965, Tuntut TNI Kembali ke Barak
Polres Asahan Resmikan Pos Satkamling Induk, AKBP Revi: Ini Bukan Hanya Pos Jaga
Kebakaran Ruko di Asia Megamas Medan, Pemadaman Masih Berlangsung
Buruh Indomaret di Simalungun Terancam Di-PHK Tanpa Prosedur, Diduga Langgar Aturan Ketenagakerjaan
Kajati Sumut Harli Siregar Apresiasi Jalan Santai Kaum Disabilitas: Memupuk Kepedulian
Cuaca Ekstrem Terjang Deli Serdang, 22 Rumah Rusak Akibat Angin Puting Beliung

Berita Terkait

Jumat, 3 Oktober 2025 - 21:13

Orang Tua Murid Tolak Penutupan SDN 101778 Medan Estate, Deli Serdang: “Kami 100 Persen Tidak Setuju!”

Jumat, 3 Oktober 2025 - 18:04

Dukung Program P4GN, Rutan Kelas I Medan Tes Urine Seluruh Pegawai dan Warga Binaan, Hasilnya Mengejutkan

Kamis, 2 Oktober 2025 - 23:02

Aksi Kamisan Medan Soroti Pelanggaran HAM 1965, Tuntut TNI Kembali ke Barak

Kamis, 2 Oktober 2025 - 21:56

Polres Asahan Resmikan Pos Satkamling Induk, AKBP Revi: Ini Bukan Hanya Pos Jaga

Selasa, 30 September 2025 - 21:58

Kebakaran Ruko di Asia Megamas Medan, Pemadaman Masih Berlangsung

Berita Terbaru