Ringkasan Berita
- Dia mendapat sanksi setelah diduga menghukum seorang murid bernama Mahesya Iskandar di sekolah tersebut.
- Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video yang direkam oleh ibu siswi, Kamelia, tersebut viral di media sosial.
- Diduga Mariati memberikan sanksi kepada Mahesya dengan duduk di lantai dan tidak boleh mengikuti mata pelajaran lanta…
TOPIKSERU.COM, MEDAN – Guru bernama Mariati mendapat sanksi dirumahkan atau tidak boleh mengajar sementara di SD Swasta Abdi Sukma, di Jalan STM Medan, Kota Medan. Dia mendapat sanksi setelah diduga menghukum seorang murid bernama Mahesya Iskandar di sekolah tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video yang direkam oleh ibu siswi, Kamelia, tersebut viral di media sosial. Dalam video tersebut Kamelia protes kepada Mariati dan terlibat perdebatan atas sanksi yang diberikan.
Peristiwa ini terjadi pada Rabu (8/1). Diduga Mariati memberikan sanksi kepada Mahesya dengan duduk di lantai dan tidak boleh mengikuti mata pelajaran lantaran belum membayar uang SPP sebesar Rp 180 ribu.
Setelah menjadi perhatian publik, pihak sekolah dan yayasan mendapat kritikan dari publik termasuk pemerintah.
Banyak pihak menilai hukuman kepada Mahesya karena belum membayar SPP, sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Yayasan Sanksi Guru
Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Parlindungan mengatakan telah memberlakukan sanksi kepada Mariati berupa larangan mengajar sementara.
Ahmad Parlindungan mengaku kecewa dengan tindakan sang guru sehingga peristiwa tersebut menjadi viral di seluruh Indonesia.
“Kami sangat kecewa dengan kejadian ini dan menjadi viral. Tidak ada aturan yang tertulis menghukum siswa karena menunggak SPP,” kata Ahmad, Sabtu (11/1).
Dia juga memastikan peristiwa ini bukan karena masalah pribadi antara ibu siswa, Kamelia dengan guru Mariati. Pihak sekolah, lanjutnya, telah meminta maaf atas kejadian tersebut kepada orang tua Mahesya.
Alasan Belum Bayar SPP
Kamelia menjelaskan mengapa dia belum membayar SPP Mahesya sehingga tertunggak. Dia mengatakan penyebabnya karena dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anaknya belum cair.
Dia menjelsakan bisanya Mahesya menerima dana KIP sebesar Rp 450 ribu. Namun, karena belum masuk maka uang SPP belum bisa terbayar.
“Kalau cair (KIP) itu pasti saya gunakan semua untuk biaya sekolah, enggak pernah saya pakai,” kata Kamelia.
Kamelia menceritakan pernah meminta keringanan kepada sekolah untuk pembayaran SPP sehingga Mahesya bisa mengikuti ujian. Namun, saat pembagian rapor, anaknya tidak bisa mengambil rapor lantaran ada tunggakan.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Medan sepakat dengan pemberian sanksi terhadap Mariati karena telah memberikan hukuman tidak wajar kepada seorang siswi.
Hal ini disampaikan saat rombongan Komisi II DPRD Kota Medan mendatangi sekolah SD milik Yayasan Abdi Sukma di Jalan STM Medan, Senin (13/1).
Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Modesta Marpaung mengatakan tindakan oknum tersebut tidak boleh ditolerir.
“Mariati harus dirumahkan dulu karena melakukan hukuman tidak wajar kepada siswa,” kata Modesta.
Dalam pertemuan dengan Komisi II, guru Mariati mengakui memberikan sanksi atas inisiatif sendiri dan bukan perintah dan aturan dari sekolah atau Yayasan Abdi Sukma.
Mariati juga mengakui hukuman yang diberikannya karena siswinya belum membayar SPP.
Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Kasman mengatakan tindakan menghukum murid duduk di lantai sudah jelas salah dan patut diberikan sanksi tegas.
“Komisi II tetap pantau perkembangan mengingat pendidikan hal terpenting untuk generasi bangsa,” kata Kasman.
Ketua Yayasan Abdi Sukma Ahmad Parlindungan Batubara di hadapan anggota dewan mengaku tidak pernah memerintahkan oknum guru itu melakukan tindakan keras kepada para siswanya.
“Sekolah kami ini tempat sekolah anak masyarakat kurang mampu, fakir miskin dan anak yatim. Maka saya ikut prihatin dengan tindakan guru itu,” kata Ahmad.
