“Yang dilibatkan hanya tokoh tertentu tanpa kepentingan langsung. Ini tidak partisipatif,” kata Duat Sihombing, petani anggota APUK.
Dia menilai ada indikasi kepentingan ekonomi tertentu di balik proses tersebut.
Tuntutan Massa APUK
Dalam aksinya, massa mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Menolak konsultasi publik karena diduga adanya penyelewengan antara Pemkab Dairi dan PT DPM.
- Menolak segala bentuk aktivitas PT DPM.
- Menyatakan DPM tidak layak beroperasi di wilayah rawan gempa dan bencana.
- Mendesak perusahaan segera ditutup.
- Mengusir PT DPM dari tanah agraris Dairi.
“Dairi bukan kelinci percobaan untuk tambang, tutup dan usir PT DPM!” seru Duat di hadapan massa.
Ancaman Aksi Lebih Besar
APUK menyatakan siap menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika suara warga tak diakomodasi pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT DPM maupun Pemkab Dairi belum memberikan keterangan resmi atas protes tersebut.
