Scroll untuk baca artikel
Lingkungan

Pernyataan Prabowo Soal Sawit Picu Kritik Warganet Usai Banjir Sumatera: Ini Data Lengkap Luas Perkebunan Sawit RI

×

Pernyataan Prabowo Soal Sawit Picu Kritik Warganet Usai Banjir Sumatera: Ini Data Lengkap Luas Perkebunan Sawit RI

Sebarkan artikel ini
sawit Indonesia
Presiden Prabowo saat berpidato di HUT ke-61 Partai Golkar

Gelombang kritik itu menguat karena sebagian publik menilai pemerintah seharusnya menyoroti persoalan ekologis sebelum menonjolkan potensi ekonomi sawit.

Berapa Luas Kebun Sawit Indonesia? Ini Data Terbaru

Menurut PASPI 2024, luas perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi sekitar 50 juta ton CPO per tahun.

Industri sawit tersebar di 26 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota.

10 Provinsi dengan Kebun Sawit Terluas (BPS 2024):

  • Riau – 3,49 juta ha
  • Kalimantan Tengah – 2,03 juta ha
  • Sumatera Utara – 2,01 juta ha
  • Kalimantan Barat – 1,82 juta ha
  • Sumatera Selatan – 1,40 juta ha
  • Kalimantan Timur – 1,32 juta ha
  • Jambi – 1,19 juta ha
  • Kalimantan Selatan – 497,2 ribu ha
  • Aceh – 487,5 ribu ha
  • Sumatera Barat – 379,6 ribu ha

Fakta Penting: Kebun Negara Hanya 3,4% dari Total Sawit Nasional

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan potensi sawit sebagai sumber energi nasional. Namun, data Kementerian Pertanian (2023) menunjukkan bahwa:

Baca Juga  Prabowo Tunjuk Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menko Polkam Ad Interim Gantikan Budi Gunawan

Porsi kepemilikan lahan sawit di Indonesia:

1. Perkebunan Besar Negara (PBN) – 3,4%

Luas: 0,6 juta ha

Dikelola BUMN seperti PalmCo.

2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) – 51,3%

Luas: 8,4 juta ha

Pemain utama: Sinar Mas, Astra Agro, Triputra Agro, dsb.

3. Perkebunan Rakyat (PR) – 40,3%

Luas: 6,8 juta ha

Dikelola petani plasma dan swadaya.

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar kendali industri sawit berada di tangan perusahaan swasta, bukan negara.

Perdebatan: Potensi Energi vs Dampak Ekologis

Isu sawit kembali memantik perdebatan klasik: antara kepentingan energi nasional dan risiko kerusakan lingkungan.

Para pengamat mengingatkan bahwa sebelum sawit dijadikan solusi energi, pemerintah perlu mengatasi:

  • Deforestasi masif
  • Alih fungsi hutan tanpa kontrol ketat
  • Konflik lahan masyarakat
  • Kesejahteraan petani sawit yang stagnan
  • Banjir dan longsor yang disinyalir akibat tata kelola buruk

Pakar lingkungan juga menekankan pentingnya transisi industri sawit menuju praktik berkelanjutan, termasuk sertifikasi ISPO yang ditegakkan secara konsisten.