Ketimpangan ini makin parah saat para pejabat publik justru lebih memilih membangun pencitraan di media sosial ketimbang bersinergi dengan media massa profesional.
Siapa Peduli Saat Wartawan Di-PHK dan Media Gulung Tikar?
PHK massal di industri pers bukan lagi berita baru. Banyak wartawan dan karyawan media dirumahkan. Di sisi lain, tidak ada skema jaminan keberlanjutan industri pers dari pemerintah. Tidak ada insentif, tidak ada subsidi, tidak ada perlindungan yang konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, mereka adalah garda terdepan dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas. Di mana negara saat para jurnalis kehilangan pekerjaannya?
Dewan Pers Tak Bisa Sendirian
Sebagai lembaga independen, Dewan Pers memiliki peran penting: menjaga kode etik, menyelesaikan sengketa, dan melindungi wartawan. Namun Dewan Pers tak punya anggaran, tak punya kewenangan eksekusi, dan tak mampu menjangkau seluruh pelosok nusantara.
Artinya, menjaga kelangsungan hidup media tidak cukup hanya dibebankan pada Dewan Pers. Ini adalah tanggung jawab negara.
Jurnalisme Harus Diselamatkan, Sekarang Juga
Kita tidak sedang membahas sekadar profesi atau bisnis. Kita sedang membicarakan masa depan demokrasi. Tanpa media yang bebas, profesional, dan independen, publik akan kehilangan sumber informasi kredibel, dan kekuasaan akan beroperasi tanpa pengawasan.
Pemerintah harus hadir bukan sebagai regulator yang menekan, melainkan sebagai fasilitator yang membangun ekosistem jurnalisme sehat—media yang mandiri, wartawan yang terlindungi, dan publik yang tercerahkan.
Kemerdekaan pers bukan hanya hak wartawan. Ini hak seluruh rakyat yang ingin hidup dalam negara demokratis yang sehat. Jika pemerintah terus diam, jika publik ikut abai, maka senjakala pers bukan lagi ancaman—melainkan kenyataan.
Mari kita bertanya dalam hati masing-masing: siapa yang akan peduli saat pers benar-benar tumbang?
Halaman : 1 2
