“Dari pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing), penyiksaan tahanan, hingga penggunaan kekuatan berlebihan, catatan buruk ini terus terulang,” tegas Adinda.
Menurut Adinda, yang lebih mengkhawatirkan adalah minimnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, membentuk kultur impunitas yang semakin mengakar.
Isu ‘Partai Coklat’ dan Ancaman Netralitas
KontraS Sumut juga memberikan catatan khusus terkait meningkatnya kecurigaan publik terhadap dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam politik elektoral, yang juga menambah panjang daftar pekerjaan rumah.
Istilah “partai coklat” – sebutan sinis untuk Polri yang dianggap bermain politik – menggambarkan menurunnya kepercayaan terhadap netralitas Polri di tengah pemilu.
Menyongsong Pilkada dan Pemilu mendatang, Polri dituntut untuk membuktikan profesionalisme dan netralitasnya, bukan sekadar mengeluarkan imbauan atau klaim sepihak di media.
Hari Bhayangkara Bukan Ajang Pencitraan
Perayaan Hari Bhayangkara semestinya lebih dari sekadar panggung seremonial. Ini adalah momentum refleksi.
Evaluasi terhadap janji besar Kapolri “membentuk Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi)” masih jauh dari kenyataan.
“Tanpa pembenahan substansi, kegiatan seperti lomba, bagi-bagi hadiah, atau poster bergambar Kapolri hanya akan menjadi pencitraan kosong yang menutupi problem institusional yang nyata,” pungkas Adinda Zahra.
