Hadis ini menunjukkan bahwa ajakan berjudi saja sudah terlarang, apalagi melakukannya.
Hukum Negara: Judi Tindak Pidana
Di Indonesia, praktik judi juga jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Dasar hukumnya dapat ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1):
“Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: mengadakan atau memberi kesempatan main judi…”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain KUHP, Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2) menegaskan larangan distribusi dan akses konten bermuatan perjudian. Pelakunya diancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar.
Mengapa Judi Haram dan Dilarang?
Baik syariat maupun hukum positif sama-sama melihat judi sebagai tindakan yang memicu kerugian sosial, moral, dan ekonomi. Dalam praktiknya, judi memupuk sifat rakus, merusak nilai kerja keras, hingga menjerumuskan keluarga ke jurang kemiskinan.
Tak sedikit kasus penipuan, utang, hingga kekerasan dalam rumah tangga berakar pada candu judi — baik judi konvensional maupun judi online yang kini kian mudah diakses.
Hukum Judi Jelas, Penegakan Harus Tegas
Pakar hukum pidana pun berkali-kali menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten. Penindakan harus menyasar bandar, operator server ilegal, hingga pelaku yang memfasilitasi praktik judi daring lintas negara.
Dalil judi haram sudah nyata tertulis dalam ayat suci dan diatur tegas dalam perundang-undangan. Namun tanpa kesadaran dan penegakan hukum yang serius, permainan judi akan terus memakan korban.
Karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memperkuat edukasi moral dan pengawasan keluarga agar generasi muda tidak terjebak di lingkaran setan judi.
Halaman : 1 2
