Sanksi dan Resiko Hukum Perselingkuhan: Pelajaran Penting dari Kasus Baim dan Paula

Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), zina adalah persetubuhan antara seseorang yang telah menikah dengan individu lain di luar pasangannya.

Bukti yang Dapat Dijadikan Dasar dalam Kasus Perselingkuhan

Ketika melaporkan kasus perselingkuhan kepada pihak berwenang, beberapa bukti harus disiapkan, seperti:
1. Keterangan Saksi: Saksi yang melihat atau mengetahui perbuatan tersebut.
2. Keterangan Ahli: Ahli psikologi atau hukum yang dapat memperkuat dugaan perselingkuhan.
3. Surat dan Dokumen: Bukti tertulis atau dokumen terkait.
4. Petunjuk Elektronik: Foto, video, atau percakapan pesan yang menunjukkan bukti perselingkuhan.

Langkah Melaporkan Perselingkuhan ke Polisi

Untuk melaporkan pasangan yang berselingkuh, korban harus memenuhi syarat berikut:
1. Status Pernikahan: Baik korban maupun pelaku perselingkuhan harus berstatus menikah.
2. Korban adalah Pasangan Sah: Hanya suami atau istri sah yang berhak mengadukan kasus ini.
3. Dilibatkannya Pihak Ketiga: Orang yang terlibat dalam hubungan dengan pasangan juga harus dilaporkan.
4. Perzinaan sebagai Bagian Perselingkuhan: Bukti perzinaan harus ada.

Sanksi Hukum bagi Pelaku Perselingkuhan

Jika terbukti melakukan zina (overspel), pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara selama maksimal sembilan bulan, sesuai Pasal 284 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa perselingkuhan merupakan pelanggaran serius yang berimplikasi hukum.

Perselingkuhan adalah tindakan yang dapat berdampak besar pada psikologis dan sosial seseorang. Dalam hukum Indonesia, perselingkuhan yang melibatkan perzinahan dapat diadili dengan hukuman pidana. (*)

Sumber: Hukumku

Penulis : Ari Tanjung

Editor : Ari Tanjung

Halaman : 1 2 3