“Sudah menjadi kewajiban Gubernur Sumatera Utara untuk membongkar dan melaporkan praktik korupsi yang selama ini terjadi dan membersihkan nama provinsi ini dari stigma sarang koruptor,” ujar Koordinator SAHdaR, Hidayat Chaniago, dalam siaran pers Kamis (3/70.
Sorotan Terarah ke Bobby Nasution
Nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ikut disebut dalam pusaran kasus ini. Berdasarkan penelusuran ICW dari sumber terbuka (27 Juni – 3 Juli 2025), Bobby diketahui meninjau lokasi jalan yang termasuk dalam proyek pengadaan bermasalah tersebut.
“Dengan keterlibatan Gubernur meninjau proyek ini, maka patut diduga beliau memiliki pengetahuan awal atas proyek dan potensi persekongkolan yang dilakukan Kepala Dinas,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ICW dan SAHdaR mendorong KPK segera memanggil Bobby Nasution untuk dimintai keterangan guna mengusut lebih dalam keterkaitan antara pihak-pihak terkait dan dugaan kongkalikong dalam proyek.
Kasus ini kembali menunjukkan bahwa digitalisasi semata tak mampu menjadi tameng antikorupsi, jika tidak dibarengi dengan keterbukaan dan pengawasan publik.
“Sistem e-katalog rawan dimanfaatkan oleh oknum. Salah satu modusnya adalah persekongkolan antara penyedia dan pejabat pengadaan. Ini terjadi pada proyek Dinas PUPR Sumut,” kata Wana.
Penulis : Muchlis
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
