Kompol Dedi Kurniawan Didesak Dicopot, Praktisi Hukum Bongkar Jejak Kelam Dugaan Kriminalisasi Warga

Topikseru.com – Nama Kompol Dedi Kurniawan (DK) kembali mencuat, kali ini dalam pusaran dugaan kriminalisasi seorang warga Tanjungbalai, Rahmadi, dalam perkara narkotika yang kini disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai.

Sorotan tajam datang dari praktisi hukum asal Jakarta, Roni Prima, yang mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menonaktifkan DK.

“Kompol Dedi Kurniawan bukan baru kali ini diduga menzalimi warga sipil. Jejak digital dan pengalaman saya sebagai kuasa hukum sudah cukup membuktikan bahwa ini bukan kasus tunggal,” ujar Roni saat ditemui wartawan di Medan, Minggu (16/8/2025).

Rekam Jejak Lama: Dari Pemerasan hingga Dugaan Rekayasa Kasus

Nama Dedi Kurniawan sebelumnya sudah menuai kontroversi. Pada 2021, saat menjabat Wakapolsek Medan Helvetia, ia diduga terlibat pemerasan Rp 200 juta dan perampasan mobil Pajero Sport milik seorang warga, Muhammad Jefri Suprayudi.

Roni, yang kala itu menjadi kuasa hukum Jefri, menyebut pola serupa kini kembali terjadi pada Rahmadi.

“Fakta-fakta dalam perkara Jefri sudah jelas. Sekarang pola serupa terulang. Ini menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berulang,” kata Roni.

Fakta Baru di Persidangan

Dalam persidangan 14 Agustus 2025, muncul fakta mengejutkan: Rp11,2 juta raib dari rekening M-Banking milik Rahmadi setelah ia ditahan.

Dugaan kuat, uang itu diambil setelah petugas memaksa Rahmadi menyerahkan PIN ponselnya.

“Kalau bukan orang dalam, siapa yang bisa akses rekening itu saat Rahmadi sudah dalam tahanan?” ucap Roni.

Selain itu, rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan dugaan penganiayaan terhadap Rahmadi, diduga dipimpin langsung oleh Kompol Dedi Kurniawan.

Kronologi penangkapan dan barang bukti pun disebut tidak sinkron dengan keterangan polisi.

Gelombang Protes Warga Tanjungbalai

Kasus ini memicu kemarahan publik. Ratusan warga Tanjungbalai turun ke jalan pada 25 Juli 2025 menuntut agar DK dicopot.

Mereka menilai kasus Rahmadi sarat rekayasa dan pelanggaran prosedural.

“Kalau Irjen Ferdy Sambo saja bisa dinonaktifkan, apa yang membuat Kompol DK seolah kebal?” sindir Roni.

Ujian Bagi Institusi Kepolisian

Kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan, menegaskan penangkapan kliennya penuh kejanggalan.

Rahmadi bahkan membantah keras tuduhan kepemilikan 10 gram sabu dan mengaku barang bukti ditanam oleh petugas.

Roni Prima menutup pernyataannya dengan pesan keras “Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Jika institusi tidak mampu membersihkan diri dari oknum, bagaimana publik bisa percaya pada penegakan hukum di negeri ini?”