Modusnya, meminta uang dengan dalih untuk kebutuhan kelengkapan pengurusan izin usaha dan pembayaran retribusi pajak.
Laporan tersebut kini tengah digarap Kejati Sumut, dan pemanggilan terhadap keempat anggota dewan menjadi bagian dari klarifikasi awal.
Mangkirnya para wakil rakyat ini menambah sorotan publik terhadap kasus yang menyeret lembaga legislatif daerah. Publik menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
