Terkait sanksi, Ferry menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal.
“Apakah ada pelanggaran disiplin atau kode etik, itu akan dinilai oleh ankum (atasan yang berwenang menghukum) di Direktorat Reserse Narkoba,” ujarnya.
Desakan Sanksi Berat
Kuasa hukum Rahmadi menegaskan, kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan dugaan tindak pidana oleh aparat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika terbukti, Kompol DK layak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” tegas Umar.
Komisi III DPR RI pun menekan agar Propam Polda Sumut tidak menutup mata.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Follow WhatsApp Channel topikseru.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
