Hingga kini, Kejati Sumut belum menyampaikan detail kerugian ataupun jumlah pengusaha yang terlibat.
Namun, sumber internal di lingkaran penegak hukum menyebut kasus ini berpotensi menyeret lebih banyak pihak, termasuk staf dinas terkait.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal etika dan hukum yang menyeret wakil rakyat di daerah. Publik menunggu bagaimana Kejati Sumut menuntaskan perkara yang melibatkan pejabat legislatif aktif, terlebih di tengah sorotan tajam terhadap transparansi dan integritas DPRD Kota Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT