Ringkasan Berita
- Dalam sidang dengan terdakwa Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan PPK Bernard Hasibuan, jaksa KPK menye…
- "Ya, semoga baik-baik saja.” Nama Sudewo Disebut dalam Persidangan Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan…
- Dia juga membantah tuduhan menerima Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta R p500 juta dari Bernard Ha…
Topikseru.com – Bupati Pati, Sudewo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi, Rabu (13/8), pukul 09.43 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Ya memenuhi panggilan,” ujar Sudewo singkat kepada jurnalis yang menunggu kedatangannya.
Sudewo mengaku tidak membawa berkas dalam pemanggilan tersebut. Saat ditanya soal aksi masyarakat Pati yang mengirimkan surat ke KPK terkait kasus ini, ia hanya berkomentar singkat.
“Ya, semoga baik-baik saja.”
Nama Sudewo Disebut dalam Persidangan
Nama Sudewo sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus suap pembangunan jalur kereta api di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.
Dalam sidang dengan terdakwa Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan PPK Bernard Hasibuan, jaksa KPK menyebut penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar dari rumah Sudewo.
Bukti foto tumpukan uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing ditunjukkan di hadapan majelis hakim. Namun, Sudewo menegaskan tidak pernah menerima uang itu.
Dia juga membantah tuduhan menerima Rp 720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta R p500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Berawal dari OTT KPK
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.
Dari hasil OTT, KPK menahan 10 orang tersangka. Jumlah itu berkembang hingga 14 tersangka pada akhir 2024, termasuk dua korporasi.
Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan tersangka ke-15, yakni seorang ASN Kemenhub bernama Risna Sutriyanto (RS).
Mega Proyek Jalur KA: Dari Solo hingga Makassar
Kasus dugaan suap ini mencakup proyek strategis nasional, antara lain:
Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Empat proyek konstruksi jalur KA dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam penyelidikan KPK, proyek-proyek tersebut diduga sarat praktik pengaturan tender, mulai dari proses administrasi hingga penentuan pemenang.
Meski Sudewo membantah terlibat, fakta persidangan dan barang bukti membuat KPK terus mendalami dugaan aliran dana ke sejumlah pihak, termasuk kepala daerah.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu skandal korupsi terbesar di sektor perkeretaapian, yang menyoroti lemahnya transparansi tender proyek infrastruktur.
