Ringkasan Berita
- "Jangan ada hak-hak dari Anda yang terkurangi.
- Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama itu, Yusril menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap proses hukum te…
- Ia mengaku akan kooperatif menjalani pemeriksaan hukum dan sudah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Topikseru.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Rumah Tahanan Polda Metro Jaya untuk berdialog langsung dengan aktivis muda dan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, Selasa (9/9/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama itu, Yusril menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap proses hukum terhadap Delpedro dan aktivis lain akan berjalan secara adil dan menjunjung hak asasi manusia.
“Jangan ada hak-hak dari Anda yang terkurangi. Tugas kami menjaga itu,” kata Yusril saat dikonfirmasi wartawan.
Namun, Yusril juga menegaskan bahwa hukum tetap harus ditegakkan. “Kalau ada warga negara bersalah, pemerintah akan mengambil langkah hukum. Sebaliknya, jika aparat bersalah, maka pemerintah juga akan bertindak,” ujarnya.
Kasus Hasutan di Media Sosial
Delpedro Marhaen ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran hasutan melalui media sosial sejak aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, Jalan Gelora, Tanah Abang, hingga sejumlah titik lain di Jakarta.
Meski demikian, Delpedro menegaskan dirinya tidak bersalah. Ia mengaku akan kooperatif menjalani pemeriksaan hukum dan sudah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
“Insyaallah saya tidak bersalah. Saya percaya kepolisian, Pak Yusril, dan Pak Otto tidak akan membawa kita pada hal kegelapan,” kata Delpedro.
Negara Hadir Jaga Hak Tersangka
Turut mendampingi Yusril, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan menambahkan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa hukum harus tetap dijunjung tinggi tanpa pandang bulu.
Kehadiran Yusril dan Otto di Rutan Polda Metro Jaya disebut bukan sekadar kunjungan formal.
Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, tetap dijaga secara adil dan bermartabat.
