Topikseru.com – Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Komisi Reformasi Polri. Komisi ini nantinya akan bertugas merumuskan gagasan perubahan menyeluruh terhadap tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa.
“Belum ada target kapan akan dibentuk, tapi keppres-nya sudah disiapkan dan mungkin akan segera dilantik sehari atau dua hari ini,” kata Yusril.
Mandat Komisi Reformasi Polri
Menurut Yusril, komisi tersebut akan diberi waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan kajian. Fokusnya meliputi kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan Polri.
Hasil rumusan itu nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dalam bentuk revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
“UU itu sudah berlaku lebih dari 20 tahun dan memang harus dievaluasi kembali. Sekarang tuntutan rakyat terhadap reformasi Kepolisian semakin kuat,” ujarnya.
Aspirasi Masyarakat Sipil
Pembentukan komisi ini juga merupakan respons atas desakan publik, termasuk dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil.
Pada Kamis (11/9), GNB bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta dalam dialog selama tiga jam.
Dalam pertemuan itu, GNB menekankan pentingnya evaluasi dan reformasi Polri.
“Tadi juga disampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Pendeta Gomar Gultom, salah satu anggota GNB.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga hadir menyebut bahwa aspirasi reformasi Polri sebenarnya sudah masuk dalam agenda Presiden.
“Konsepnya sudah dirumuskan, tapi teknis dan detailnya akan dijelaskan Presiden kepada publik,” kata Nasaruddin.
Momentum Reformasi Kepolisian
Isu reformasi Polri kembali mencuat menyusul meningkatnya kritik publik atas kinerja kepolisian.
Komisi yang akan dibentuk Presiden diharapkan mampu memberikan arah baru bagi institusi Polri dalam menjawab tantangan zaman, memperkuat profesionalisme, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Seperti apa nantinya perubahan itu, syarat dan rumusan reformasi akan diserahkan kepada Presiden,” tutup Yusril.
