Dia juga menegaskan ada potensi pencopotan jabatan terdakwa jika majelis hakim memutuskan pasal yang lebih berat.
“Potensi pencopotan itu ada sesuai fakta persidangan. Kalau misalnya pasal 340, bisa,” lanjutnya.
Desakan ARMI: Pecat dan Buka Transparansi
Dalam tuntutannya, ARMI mendesak agar Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman berat serta mencopot jabatan terdakwa. Mereka juga menuntut transparansi penuh atas proses persidangan militer yang selama ini dinilai tertutup bagi publik.
“Berikan keadilan bagi korban kekerasan aparat, pecat aparat TNI yang melakukan kekerasan kepada rakyat, dan buka akses informasi persidangan militer,” demikian pernyataan sikap ARMI.
Aksi massa ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap dugaan impunitas dalam kasus kekerasan aparat, terutama menyangkut korban anak di bawah umur.
