Ringkasan Berita
- Menurut Mahfud, pihak yang seharusnya dipanggil oleh KPK adalah orang-orang yang lebih dulu menyuarakan dan memiliki …
- Kalau disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ujar Mahfud saat ditemui di Kota Yogyakarta, Minggu (20/10).
- Wong yang saya sampaikan itu sudah diketahui KPK sebelumnya.
Topikseru.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat ditemui di Kota Yogyakarta, Minggu (20/10).
Pernyataan itu disampaikan Mahfud menanggapi sikap KPK yang sebelumnya mendorong dirinya melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek KCIC tersebut.
Mahfud menilai tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membuat laporan ke KPK, apalagi jika lembaga tersebut sudah lebih dulu mengetahui kasus yang dimaksud.
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu enggak wajib. Wong yang saya sampaikan itu sudah diketahui KPK sebelumnya. Saya cuma ngomong karena sudah ramai,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Menurut Mahfud, pihak yang seharusnya dipanggil oleh KPK adalah orang-orang yang lebih dulu menyuarakan dan memiliki data konkret terkait proyek KCIC tersebut.
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh cuma pencatat aja,” imbuhnya.
Saat ditanya soal kondisi proyek kereta cepat itu sendiri, Mahfud hanya menjawab singkat sambil berkelakar,
“Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ujarnya sambil tertawa.
Negosiasi Utang Kereta Cepat Masih Berjalan
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memastikan proses restrukturisasi utang proyek KCIC dengan pihak China masih terus berjalan.
“Negosiasi ini mencakup jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan beberapa mata uang yang akan dibahas dengan mereka,” kata Dony di Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk mempercepat penyelesaian utang proyek tersebut.
Total investasi proyek KCIC mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp121 triliun, di mana 75 persen dananya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Pemerintah kini tengah mengkaji dua opsi utama:
- Pelimpahan kewajiban pembayaran kepada pemerintah, atau
- Penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Namun pemerintah tetap mendorong Danantara mengambil peran utama dalam negosiasi utang tersebut.
Respons China: Negosiasi Itu Wajar
Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, turut menanggapi proses negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia. Ia menilai langkah itu wajar untuk proyek raksasa seperti Whoosh.
“Proyek sebesar ini wajar jika butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik impas,” kata Wang saat ditemui di Kedutaan Besar China, Jakarta.
Wang juga menegaskan bahwa pemerintah China bangga dengan pencapaian proyek kereta cepat tersebut, yang telah mengangkut lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi dua tahun lalu.
“Kami sangat bangga karena proyek ini memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi intensif antara kedua pemerintah terus dilakukan untuk memastikan proyek ini berjalan aman dan berkelanjutan.
“Saya tidak akan mengatakan ada kesulitan keuangan. Untuk perincian lebih lanjut soal Whoosh, kami masih berdiskusi dengan pemerintah Indonesia dan kementerian terkait,” tutupnya.
