JPU David Tinambunan menyatakan perbuatan Erik Siagian selaku rekanan terbukti menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp196.111.518,39.
“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erik Siagian dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan,” kata JPU saat sidang di ruang Cakra 3 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/12/2025).
Selain hukuman badan, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan.
Langgar UU Tipikor
Dalam surat tuntutannya, jaksa menilai Erik Siagian terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa mengungkapkan, perbuatan terdakwa memberatkan karena telah merugikan keuangan negara dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta masih memiliki tanggungan keluarga.
“Terdakwa sopan selama persidangan, memiliki istri yang menjadi tanggungan, dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya,” ujar JPU.
Modus Pekerjaan Tak Sesuai Kontrak
Perkara ini bermula saat Erik Siagian selaku Direktur CV Sigber Jaya bertindak sebagai penyedia jasa dalam proyek rekonstruksi Jalan Huta Ginjang–Sitanggor dengan nilai anggaran Rp 1.607.500.000, bersumber dari Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam pelaksanaannya, terdakwa diduga melakukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, baik dari sisi personel manajerial maupun kuantitas dan kualitas pekerjaan di lapangan.
Jaksa juga menyebut Erik Siagian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bekerja sama dengan Guntur Serasi Hotmartua Hutabarat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Perkara terhadap PPK tersebut ditangani secara terpisah.
Tak hanya itu, terdakwa disebut mengalihkan pekerjaan proyek kepada pihak lain, yakni PT Karya Anugrah Bersama Permai, dengan alasan perusahaan tersebut memiliki dukungan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan peralatan memadai.
Pengalihan pekerjaan itu dilakukan dengan imbalan sesuai nilai kontrak yang telah ditandatangani.
Jaksa menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menguntungkan terdakwa sebagai direktur perusahaan pelaksana.
Sidang selanjutnya dijadwalkan dengan agenda pembelaan (pleidoi) dari pihak terdakwa.
