Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dikonfirmasi turut diamankan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Status Masih Didalami
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, sesuai ketentuan dalam KUHAP.
Sejauh ini, lembaga antirasuah belum merinci kasus yang menjerat Gatut, termasuk dugaan tindak pidana yang menjadi dasar OTT.
OTT ke-10 Sepanjang 2026
Operasi di Tulungagung ini menjadi OTT ke-10 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Intensitas penindakan yang tinggi menunjukkan fokus lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, khususnya di sektor pemerintahan daerah.
Berikut rangkaian OTT KPK sepanjang 2026:
- Januari 2026 (OTT pertama): Delapan orang ditangkap terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- 19 Januari (OTT kedua): Maidi ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi proyek.
- 19 Januari (OTT ketiga): Sudewo diamankan dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
- 4 Februari (OTT keempat): Penangkapan terkait restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin.
- 4 Februari (OTT kelima): Kasus impor barang tiruan, melibatkan pejabat Bea Cukai Rizal.
- 5 Februari (OTT keenam): Kasus sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, melibatkan pejabat pengadilan.
- 3 Maret (OTT ketujuh): Fadia Arafiq ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan jasa.
- 10 Maret (OTT kedelapan): Muhammad Fikri Thobari ditangkap terkait dugaan suap proyek.
- 13 Maret (OTT kesembilan): Syamsul Auliya Rachman diamankan dalam kasus pemerasan.
Sorotan Korupsi Kepala Daerah
Rangkaian OTT sepanjang awal 2026 memperlihatkan dominasi kasus yang melibatkan kepala daerah, mulai dari wali kota hingga bupati.
Fenomena ini kembali menyoroti kerentanan sektor pemerintahan daerah terhadap praktik korupsi, terutama dalam pengelolaan proyek, jabatan, hingga perizinan.
KPK menegaskan akan terus memperkuat penindakan dan pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk melalui operasi tangkap tangan yang dinilai efektif mengungkap praktik suap secara langsung.
Dengan OTT ke-10 ini, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara serta mendorong transparansi di tingkat pusat maupun daerah.
