“Apakah kalian pikir kami akan terus diam selamanya? Itu tidak benar. Kalian sudah menguji kami. Kami akan mempertahankan kehormatan kami,” tegas Qassem.
Sementara itu, di dalam negeri, isu keberadaan senjata Hizbullah kembali menuai kritik dari berbagai tokoh politik.
Dua pemimpin senior Lebanon, Walid Jumblatt dari Partai Sosialis Progresif dan Samir Geagea dari Kekuatan Kristen Lebanon, menyerukan agar seluruh senjata hanya berada di bawah kendali negara.
Gencatan Senjata di Atas Kertas
Gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 bertujuan mengakhiri perang lintas batas yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam kesepakatan tersebut, Israel dijadwalkan menarik seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon selatan pada 26 Januari 2025.
Namun hingga kini, penarikan belum terealisasi penuh. Setidaknya lima pos militer Israel masih berada di perbatasan Lebanon, dan batas waktu telah diperpanjang hingga 18 Februari.
Pelanggaran demi pelanggaran ini mendorong Hizbullah untuk terus mempertahankan posisi bersenjata, yang menurut mereka adalah hak mempertahankan diri atas agresi asing.
Ketegangan Berlanjut, Diplomasi Mandek
Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hizbullah telah menciptakan instabilitas yang kian mengakar di kawasan. Upaya diplomasi regional hingga kini belum mampu menurunkan suhu konflik.
Analis politik Timur Tengah memperingatkan bahwa jika pelanggaran gencatan senjata terus dibiarkan, kawasan perbatasan Lebanon–Israel bisa kembali meletup dalam konflik berskala penuh.
