Ringkasan Berita
- Jika digabungkan dengan temuan sebelumnya, total WNI yang dilaporkan berkaitan dengan kasus online scam di kawasan in…
- Penanganan Bertahap dan Prioritas Keselamatan KBRI menegaskan proses verifikasi sedang berjalan menyeluruh dan penang…
- Langkah ini diambil menyusul bertambahnya laporan soal keberadaan WNI di sejumlah lokasi rentan di wilayah tersebut.
Topikseru.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon menegaskan memperkuat upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban kerja paksa dalam jaringan online scam di kawasan perbatasan Myawaddy, Negara Bagian Kayin, Myanmar.
Langkah ini diambil menyusul bertambahnya laporan soal keberadaan WNI di sejumlah lokasi rentan di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat, KBRI Yangon menyatakan pihaknya terus melakukan verifikasi dan pendampingan secara hati‑hati, terukur, serta berkoordinasi intensif dengan otoritas setempat dan perwakilan Indonesia di kawasan.
“KBRI menegaskan komitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan secara tegas dan proporsional sesuai koridor hukum dan prosedur diplomatik yang berlaku,” bunyi pernyataan itu.
Data Terbaru: 231 WNI Teridentifikasi dalam Berbagai Status
KBRI mencatat tambahan tiga laporan yang melaporkan 148 WNI berada di tiga lokasi berbeda di Myawaddy dalam beberapa hari terakhir.
Jika digabungkan dengan temuan sebelumnya, total WNI yang dilaporkan berkaitan dengan kasus online scam di kawasan ini mencapai 231 orang, tersebar dengan status dan tingkat kerentanan yang berbeda‑beda.
Rinciannya, KBRI menyebut 58 WNI dilaporkan berada di kompleks eks‑KK Park, sementara 53 WNI teridentifikasi berada di salah satu kamp yang berada di bawah pengawasan kelompok otoritas setempat.
Sejak kasus mencuat pada 22 Oktober, sedikitnya 30 WNI dilaporkan berhasil menyeberang ke Thailand dan saat ini mendapat pendampingan KBRI di Bangkok.
Penanganan Bertahap dan Prioritas Keselamatan
KBRI menegaskan proses verifikasi sedang berjalan menyeluruh dan penanganan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada keselamatan, keamanan, dan kerahasiaan data korban.
Keputusan apakah WNI dievakuasi kembali ke Indonesia atau tetap di kawasan akan mempertimbangkan kondisi lapangan dan risiko keselamatan.
“Upaya penanganan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berhati‑hati, dengan mempertimbangkan dinamika keamanan di lapangan serta koordinasi erat dengan otoritas yang berwenang di Myanmar dan mitra kawasan,” tambah KBRI.
Modus Perekrutan dan Imbauan ke Publik
KBRI mengingatkan adanya pola perekrutan yang tidak resmi: calon korban direkrut dengan janji pekerjaan di luar negeri, kemudian diselundupkan ke kawasan perbatasan Myanmar untuk ditempatkan pada kegiatan online scam.
Karena itu, masyarakat diimbau waspada terhadap tawaran kerja luar negeri yang tidak melalui jalur resmi.
KBRI juga mendorong masyarakat untuk melaporkan indikasi perekrutan gelap kepada pihak berwenang dan memeriksa legalitas agen perekrutan atau perusahaan sebelum menerima tawaran kerja.
Koordinasi Regional dan Langkah Selanjutnya
Sumber KBRI menyatakan bahwa upaya diplomatik, kerja sama penegakan hukum lintas negara, serta bantuan konsuler menjadi kunci penanganan kasus ini.
Selain itu, koordinasi dengan KBRI di Bangkok dan instansi terkait di Indonesia terus diintensifkan untuk memastikan perlindungan dan pemulangan WNI terdampak bila memungkinkan.
Kasus‑kasus seperti ini menegaskan perlunya penguatan sistem pencegahan: edukasi pra‑keberangkatan pekerja migran, pengawasan agen penyalur tenaga kerja, serta penegakan hukum terhadap sindikat penyelundupan manusia lintas negara.
