Topikseru.com – Hizbullah pada Kamis mengeluarkan seruan kepada pimpinan politik Lebanon dan seluruh rakyat agar bersatu menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan oleh Israel di selatan Lebanon.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, Ketua Parlemen Nabih Berri, kelompok itu juga menegaskan penolakannya terhadap segala upaya negosiasi politik baru dengan Tel Aviv.
Pernyataan Hizbullah menegaskan kembali komitmen organisasi bersenjata tersebut pada “kesepahaman nasional”, menjaga kedaulatan, serta memelihara stabilitas dan keamanan negara.
Kelompok itu menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran yang berlangsung di darat, laut, dan udara meskipun telah tercapai gencatan senjata akhir 2024.
Menurut isi surat, gencatan senjata, yang berbasis pada Resolusi PBB 1701, seharusnya diikuti dengan penarikan penuh pasukan Israel dari selatan Lebanon pada Januari tahun ini.
Namun Hizbullah menilai penarikan itu belum tuntas karena masih ada kehadiran militer Israel di sejumlah pos perbatasan, dan serangan udara harian terus terjadi sehingga menimbulkan ketegangan terus-menerus.
“Kondisi sekarang menuntut persatuan nasional untuk menghadapi agresi dan menolak upaya yang mendorong negosiasi politik baru dengan musuh,” tegas pernyataan tersebut.
Hizbullah menuduh Tel Aviv melakukan manuver politik yang bertujuan memeras dan memaksakan syarat demi kepentingan strategisnya sendiri.
Dalam konteks domestik, Hizbullah menanggapi rencana pemerintah Lebanon untuk mengkonsolidasikan kepemilikan senjata di bawah kontrol negara.
Otoritas Beirut pada Agustus lalu menyetujui proposal, berdasarkan tawaran mediator internasional, agar semua senjata, termasuk milik Hizbullah, diletakkan di bawah kendali negara dan dikelola oleh militer sebelum akhir 2025.
Hizbullah menolak usulan tersebut kecuali Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari wilayah perbatasan Lebanon.
Pemimpin kedua Hizbullah, Naim Qassem, berulang kali menyatakan keberatan atas gagasan penyerahan persenjataan tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai.
Menurutnya, proses demiliterisasi kelompok hanya mungkin dibicarakan setelah tentara Israel mundur sepenuhnya dari wilayah yang diduduki.
Surat terbuka ini muncul di tengah statistik keras dari konflik berkepanjangan, militer Israel, menurut catatan yang dikutip dalam pernyataan Hizbullah, telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya di Lebanon sejak awal serangan yang dimulai Oktober 2023 dan memuncak menjadi ofensif berskala penuh pada September 2024.
Angka-angka ini kembali menegaskan dampak kemanusiaan yang berat bagi masyarakat sipil Lebanon.
Hingga saat ini belum ada respons resmi langsung dari pemerintah Lebanon terkait himbauan Hizbullah tersebut. Pemerintah Beirut selama ini berada di posisi sulit, yakni berupaya menyeimbangkan tekanan internasional untuk monopolisasi senjata dengan realitas politik domestik yang melibatkan kekuatan militer non-negara seperti Hizbullah yang memiliki basis sosial dan militer yang kuat.
Pengamat menyebut klaim Hizbullah mencerminkan adanya ketegangan struktural antara gagasan kedaulatan negara yang terpusat dan tuntutan keamanan komunitas yang diproyeksikan oleh kelompok bersenjata.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus mewarnai wacana keamanan nasional Lebanon, terutama menjelang tenggat rencana penyerahan senjata yang diusulkan pemerintah.
