Otoritas Beirut pada Agustus lalu menyetujui proposal, berdasarkan tawaran mediator internasional, agar semua senjata, termasuk milik Hizbullah, diletakkan di bawah kendali negara dan dikelola oleh militer sebelum akhir 2025.
Hizbullah menolak usulan tersebut kecuali Israel benar-benar menarik seluruh pasukannya dari wilayah perbatasan Lebanon.
Pemimpin kedua Hizbullah, Naim Qassem, berulang kali menyatakan keberatan atas gagasan penyerahan persenjataan tanpa adanya jaminan keamanan yang memadai.
Menurutnya, proses demiliterisasi kelompok hanya mungkin dibicarakan setelah tentara Israel mundur sepenuhnya dari wilayah yang diduduki.
Surat terbuka ini muncul di tengah statistik keras dari konflik berkepanjangan, militer Israel, menurut catatan yang dikutip dalam pernyataan Hizbullah, telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya di Lebanon sejak awal serangan yang dimulai Oktober 2023 dan memuncak menjadi ofensif berskala penuh pada September 2024.
Angka-angka ini kembali menegaskan dampak kemanusiaan yang berat bagi masyarakat sipil Lebanon.
Hingga saat ini belum ada respons resmi langsung dari pemerintah Lebanon terkait himbauan Hizbullah tersebut. Pemerintah Beirut selama ini berada di posisi sulit, yakni berupaya menyeimbangkan tekanan internasional untuk monopolisasi senjata dengan realitas politik domestik yang melibatkan kekuatan militer non-negara seperti Hizbullah yang memiliki basis sosial dan militer yang kuat.
Pengamat menyebut klaim Hizbullah mencerminkan adanya ketegangan struktural antara gagasan kedaulatan negara yang terpusat dan tuntutan keamanan komunitas yang diproyeksikan oleh kelompok bersenjata.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus mewarnai wacana keamanan nasional Lebanon, terutama menjelang tenggat rencana penyerahan senjata yang diusulkan pemerintah.
