Scroll untuk baca artikel
Komunitas

Aksi Kamisan Medan Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Tragedi Ekologis Sumatera

×

Aksi Kamisan Medan Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Tragedi Ekologis Sumatera

Sebarkan artikel ini
Aksi Kamisan Medan desak Prabowo
Aksi Kamisan Medan menggelar aksi solidaritas dan penggalangan donasi di depan kantor PT London Sumatera, Jalan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/12/2025). Topikseru.com/Agus Sinaga

Topikseru.com – Aksi Kamisan Medan kembali digelar di kawasan Simpang London Sumatera, Kecamatan Medan Barat, Kamis malam (11/12/2025). Dalam aksi tersebut, peserta menyoroti sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menetapkan status Bencana Nasional terhadap bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Para peserta aksi menilai lambatnya penetapan status darurat nasional berdampak langsung terhadap terhambatnya distribusi bantuan dan proses pemulihan di wilayah terdampak.

Peserta Aksi Kritik Pemerintah: “Warga Bukan Mati Karena Banjir, Tapi Karena Lapar”

Adhe, salah satu peserta Aksi Kamisan Medan, menyebut pemerintah gagal memberikan respons cepat dalam penanganan bencana yang telah memakan ratusan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

“Ini pelanggaran HAM. Pada akhirnya mereka bukan mati karena banjir atau longsor, melainkan mati karena lapar karena pemerintah gagap menangani bencana,” ujarnya dalam orasi.

Baca Juga  Aktivitas Tambang Emas Martabe Disorot Usai Bencana di Tapanuli Raya, PTAR Bantah Tudingan Banjir Bandang Garoga

Menurut mereka, seharusnya Presiden segera menetapkan status Bencana Nasional agar mobilisasi bantuan dan sumber daya dapat lebih maksimal dan terkoordinasi.

Tudingan terhadap Perusahaan Ekstraktif: “NKRI Harga Mati, Rakyat Mati Demi Investasi”

Derry, peserta lain, menyoroti akar persoalan bencana ekologis yang menurutnya dipicu oleh aktivitas perusahaan ekstraktif yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ia menyebut praktik eksploitasi sumber daya alam telah merusak keseimbangan lingkungan.

“NKRI harga mati, rakyat mati demi investasi,” tegasnya.

Derry juga mengkritik regulasi pemerintah seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba, yang mereka nilai mempercepat kerusakan hutan dan memperluas kewenangan izin ke pemerintah pusat.