Profil Ferry Juliantono: Dari Aktivis Jalanan Hingga Menduduki Kursi Menteri Koperasi

Topikseru.com – Ferry Juliantono akhirnya resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi (Menkop) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

Pelantikan Ferry menandai babak baru dalam penguatan sektor koperasi dan UMKM di Indonesia.

Dengan latar belakang panjang sebagai aktivis, politisi, dan pegiat koperasi, Ferry diyakini mampu membawa kementerian ini menuju arah yang lebih progresif dan berpihak kepada rakyat kecil.

Perjalanan Ferry Juliantono Hingga Jadi Menteri Koperasi

Sosok Ferry Juliantono bukanlah figur baru dalam dunia politik dan pergerakan rakyat. Ia lahir di Jakarta, 27 Juli 1967, dan telah malang melintang di dunia aktivisme, organisasi tani, hingga politik nasional.

Pendidikan yang ditempuhnya turut membentuk karakter kepemimpinannya:

• Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Padjajaran (1993).

• Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (2006), dengan kekhususan Ekonomi Politik Internasional.

Sejak awal, Ferry sudah aktif dalam memperjuangkan kepentingan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat agraris. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia sejak 2005 serta Wakil Direktur Pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan).

Sebelum akhirnya menduduki kursi Menkop, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sejak Oktober 2024 mendampingi Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Pengalaman panjang di dunia koperasi membuatnya dinilai sangat layak menggantikan posisi tersebut.

Ferry Juliantono, Dari Aktivis Jalanan ke Kursi Menteri

Perjalanan Ferry Juliantono menuju kursi Menteri Koperasi merupakan kisah panjang yang penuh dinamika dan perjuangan.

Ia dikenal luas sebagai aktivis jalanan yang vokal menyuarakan kepentingan rakyat, terutama dalam isu-isu ekonomi kerakyatan, pertanian, buruh, dan nelayan.

Keberaniannya untuk turun langsung ke jalan dan memimpin aksi demonstrasi menjadikan Ferry sebagai salah satu figur yang dekat dengan rakyat kecil.

Pada tahun 2008, nama Ferry mencuat secara nasional ketika ia memimpin aksi besar menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Aksi tersebut berakhir dengan dirinya ditahan dan menyandang status sebagai tahanan politik (Tapol). Meskipun harus menghadapi risiko besar, Ferry tidak pernah berhenti bersuara. Ia justru semakin dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan.

Pengalaman pahit sebagai aktivis yang berhadapan langsung dengan kekuasaan inilah yang menjadi modal besar Ferry ketika akhirnya dipercaya masuk ke dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia membuktikan bahwa idealisme perjuangan tidak luntur meski kini berada di lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, ia membawa semangat yang sama: memperjuangkan rakyat kecil agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan.

Kini, setelah resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengusung misi besar: mengubah wajah koperasi Indonesia.

Ia berkomitmen menjadikan koperasi lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap era digital.

Visi Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi

Sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Beberapa fokus utama yang diyakininya akan menjadi prioritas, antara lain:

1. Transformasi Digital Koperasi
   Ferry menilai koperasi harus beradaptasi dengan era digital. Ia mendorong program modernisasi koperasi melalui platform digital agar lebih mudah diakses masyarakat luas.

2. Penguatan UMKM sebagai Penopang Ekonomi
   Lebih dari 60% PDB Indonesia berasal dari UMKM. Ferry berkomitmen memperkuat akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar bagi UMKM agar bisa naik kelas dan bersaing di tingkat internasional.

3. Kolaborasi dengan Sektor Pertanian dan Perikanan
   Latar belakangnya sebagai pegiat tani dan nelayan membuat Ferry fokus memperkuat koperasi di sektor ini agar lebih mandiri dan produktif.

4. Reformasi Regulasi dan Tata Kelola Koperasi
   Ferry menilai banyak koperasi mati suri akibat regulasi yang kaku. Ia bertekad melakukan reformasi kelembagaan agar koperasi menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Penunjukan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama dari organisasi petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.

Dukungan juga datang dari internal Partai Gerindra, di mana Ferry menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa periode 2020–2025.

Banyak pihak percaya bahwa dengan jaringan politik dan basis dukungan rakyat kecil yang dimilikinya, Ferry akan mampu mengakselerasi kebijakan koperasi agar lebih pro-rakyat dan inklusif.

Reshuffle Kabinet Merah Putih dan Strategi Prabowo

Pelantikan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Selain Kementerian Koperasi, beberapa pos lain yang ikut dirombak antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kemenko Polhukam.

Langkah reshuffle ini menunjukkan strategi Presiden Prabowo untuk memperkuat stabilitas politik dan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan global.

Dengan dilantiknya Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, masyarakat berharap adanya arah baru dalam pengelolaan koperasi dan UMKM di Indonesia.

Latar belakangnya sebagai aktivis, politisi, dan pegiat koperasi menjadikan Ferry sebagai sosok yang dekat dengan rakyat sekaligus memiliki kapasitas untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Pelantikan Ferry bukan hanya sekadar reshuffle, melainkan juga simbol kebangkitan koperasi Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Ferry diharapkan mampu mengemban amanah ini dan membawa sektor koperasi ke era baru yang lebih gemilang. (*)