Penolakan tersebut dilakukan oleh tiga orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat Panja dan menyerukan penghentian rapat. Namun, para perwakilan malah ditarik keluar oleh petugas pengamanan rapat.
Setelah ditarik ke luar ruang rapat, para perwakilan koalisi tetap menyerukan agar rapat bisa dihentikan saat berada di luar ruangan.
Andri mengatakan secara subtansi RUU TNI mengandung berbagai pasal bermasalah yang mengancam kehidupan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
Dia menilai agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer dan berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, akibatnya militer aktif akan menduduki berbagai jabatan sipil.
Sumber Berita : Antara
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya