“Ada satu titipan dari teman-teman kita yang bekerja di laut, perikanan, Pak. Konvensi ILO 188 agar diratifikasi jadi undang-undang (untuk) melindungi buruh-buruh kita yang bekerja di kapal-kapal perikanan, yang jumlahnya ratusan ribu, yang itu bagian dari rakyat kita semua,” kata Jumhur kepada Presiden.
“Semoga itu bisa menjadi agenda Istana dan DPR, terima kasih,” sambung Jumhur.
Perjalanan Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Indonesia
Konvensi ILO 188 yang disahkan pada 2007 di Jenewa, Swiss, secara khusus mengatur standar perlindungan untuk pekerja-pekerja di sektor kelautan dan perikanan, termasuk para ABK yang bekerja di kapal-kapal penangkapan ikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perjalanannya sejak Konvensi ILO 188 disahkan, sejumlah organisasi masyarakat sipil berinisiatif membentuk Tim 9.
Tim itu dibentuk untuk menyusun rekomendasi peta jalan terkait perlindungan nelayan melalui ratifikasi K-188 di Indonesia.
Tim 9 terdiri atas Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Kesatuan Pelaut dan Pekerja Perikanan Indonesia (KP3I), Indonesia Ship Manning Agents Association (ISMAA), Human Rights Working Group (HRWG).
Kemudian, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Indonesia Sulawesi Utara (SAKTI Sulut) Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Sumatera Environmental Initiative, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Di kawasan Asia Tenggara, hanya Thailand yang telah meratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi undang-undang, meskipun mayoritas negara di kawasan itu mengandalkan sektor perikanan dan kelautan sebagai tulang punggung perekonomian mereka.
Penulis : Muchlis
Sumber Berita : Antara
Halaman : 1 2
