Pasalnya, hingga kini masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas yang representatif untuk mendukung pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
“Surat edaran ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemda agar bisa mengalokasikan lahan maupun aset untuk pembangunan gedung Kanwil Imipas,” ujar Tito.
Untuk mendukung hal ini, Kemendagri dan Kementerian Imipas juga berencana menggelar pertemuan virtual dengan melibatkan BPKAD, BPN, dan para Kepala Kanwil Imipas seluruh Indonesia guna merumuskan langkah-langkah teknis dan percepatan penyediaan lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan eks Kapolri dan Wakapolri ini juga membahas penguatan kerja sama antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri bersama pihak Imigrasi dalam pengelolaan lintas batas negara.
Fokus utamanya adalah pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi pintu gerbang sekaligus etalase negara di wilayah terluar.
Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sistem keamanan, layanan keimigrasian, serta integrasi antarinstansi di kawasan perbatasan strategis.
Langkah Awal Sinergi Lintas Kementerian
Pertemuan yang berlangsung penuh komitmen tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi madya.
Dari pihak Kementerian Imipas hadir Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Sekjen Asep Kurnia, serta jajaran teknis terkait.
Kehadiran dua menteri eks Jenderal Polri dalam satu forum ini menjadi sinyal penting bahwa sinergi lintas sektor sedang digenjot untuk menyelesaikan isu-isu struktural di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Tindak lanjut konkret dari pertemuan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi layanan publik di dua sektor tersebut.
Penulis : Muchlis
Editor : Damai Mendrofa
Halaman : 1 2
