“Mereka hanya jadi penonton. Perusahaan-perusahaan tambang ini juga tidak pernah komunikasi dengan daerah,” jelasnya.
Evita pun mendorong adanya revisi regulasi teknis agar pemda ikut serta sejak awal proses evaluasi izin.
Selain itu, ia menekankan pentingnya konsultasi publik untuk mencegah konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evita mengingatkan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, agar tidak terjadi benturan antara pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kepentingan pertambangan.
“Kalau kita semua tidak punya visi yang sama, yang dikorbankan adalah masa depan Raja Ampat, Papua, dan Indonesia. Ini harus dibongkar, jangan ada pembohongan publik,” pungkasnya.
Penulis : Muchlis
Sumber Berita : Antara