Siap-siap, Penyaluran PKH Akan Pakai GovTech Mulai Akhir Tahun

Topikseru.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menggunakan layanan teknologi pemerintahan atau Government Technology (GovTech) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada akhir tahun 2025.

Hal itu diungkapkan Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).

Menurutnya, penggunaan GovTech merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal nasional yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” kata Luhut.

Dia menambahkan bahwa digitalisasi layanan publik bertujuan tidak hanya memangkas pemborosan anggaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bansos.

GovTech Siap Diluncurkan Agustus

Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan peluncuran resmi GovTech Indonesia pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen membangun Digital Public Infrastructure (DPI).

“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi,” ujar Luhut.

Upaya ini didukung oleh sejumlah proyek digitalisasi lain yang telah berjalan lebih dulu, seperti e-katalog pengadaan pemerintah – yang kini telah menjangkau 90 persen pengadaan—dan Simbara, sistem informasi sektor mineral dan batu bara.

Presiden Prabowo bahkan menyebut implementasi e-katalog telah memberikan efisiensi belanja 30-40 persen, memperkuat argumen perlunya perluasan penggunaan teknologi dalam belanja negara.

Proyeksi Efisiensi Rp 17 Triliun

Salah satu program pertama yang akan mengadopsi DPI adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut perhitungan internal dalam rapat koordinasi lintas kementerian, penerapan sistem digital berbasis GovTech pada PKH diprediksi mampu menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri PAN-RB, dan sejumlah pemangku kepentingan lain yang ikut meninjau kesiapan teknis dan kelembagaan digitalisasi program perlinsos.

“Sistem bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan,” tegas Luhut.

Ia menambahkan bahwa efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah menghadirkan negara yang benar-benar hadir untuk masyarakat miskin, terutama mereka yang selama ini belum terjangkau secara adil oleh kebijakan sosial.

“Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.