Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menargetkan peluncuran resmi GovTech Indonesia pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari komitmen membangun Digital Public Infrastructure (DPI).
“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi,” ujar Luhut.
Upaya ini didukung oleh sejumlah proyek digitalisasi lain yang telah berjalan lebih dulu, seperti e-katalog pengadaan pemerintah – yang kini telah menjangkau 90 persen pengadaan—dan Simbara, sistem informasi sektor mineral dan batu bara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo bahkan menyebut implementasi e-katalog telah memberikan efisiensi belanja 30-40 persen, memperkuat argumen perlunya perluasan penggunaan teknologi dalam belanja negara.
Proyeksi Efisiensi Rp 17 Triliun
Salah satu program pertama yang akan mengadopsi DPI adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut perhitungan internal dalam rapat koordinasi lintas kementerian, penerapan sistem digital berbasis GovTech pada PKH diprediksi mampu menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.
Penulis : Muchlis
Sumber Berita : Antara
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
