Ringkasan Berita
- Hal itu disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjawab pertanyaan soal kedekat…
- Topan disebut-sebut sebagai orang dekat Bobby, bahkan sejak sebelum menantu Presiden Jokowi itu menjabat Gubernur Sumut.
- Topan baru dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut pada Februari 2025 oleh Bobby Nasution, tak lama setelah…
Topikseru.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menelusuri aliran dana suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara hingga ke level pimpinan tertinggi daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Hal itu disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjawab pertanyaan soal kedekatan antara Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan Bobby Nasution.
Topan disebut-sebut sebagai orang dekat Bobby, bahkan sejak sebelum menantu Presiden Jokowi itu menjabat Gubernur Sumut. Ia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Medan saat Bobby Nasution masih menjabat sebagai Wali Kota.
“Kami sedang melakukan upaya follow the money, mengikuti ke mana uang itu bergerak,” ujar Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6).
KPK Gandeng PPATK Lacak Transaksi
Dalam pengungkapan kasus dugaan suap proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar, KPK menemukan adanya aliran dana lebih dari Rp 2 miliar yang disebut telah didistribusikan ke berbagai pihak.
Uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai, transfer rekening, dan sebagian masih tersisa.
Penyidik mendalami siapa saja yang menerima dana tersebut, termasuk kemungkinan alirannya ke pejabat struktural lainnya maupun pimpinan daerah.
“Kalau nanti ke siapa pun – ke atasannya, ke sesama kepala dinas, atau ke gubernurnya – kami akan minta keterangan,” tegas Asep.
“Kami bersama dengan PPATK bergerak untuk melihat ke mana saja uang itu mengalir. Tidak ada yang dikecualikan,” imbuhnya.
Nama Bobby Nasution Kian Disorot
Meskipun belum ada pernyataan resmi bahwa Bobby Nasution terlibat dalam perkara ini, kedekatan politik dan birokratis antara Bobby dan Topan Ginting menimbulkan pertanyaan publik.
Topan baru dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut pada Februari 2025 oleh Bobby Nasution, tak lama setelah Bobby memenangkan pemilihan gubernur.
Penunjukan itu sempat menuai sorotan karena Topan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan – posisi strategis saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota.
KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Bila dalam proses penelusuran uang ditemukan keterlibatan pihak lain – termasuk pejabat tinggi daerah – mereka akan dimintai keterangan.
“Kami akan panggil, kami akan periksa, ditunggu saja,” pungkas Asep Guntur Rahayu.
