Pada indikator sosial, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 6,5–7,5 persen, dengan kemiskinan ekstrem ditekan mendekati nol. Rasio ketimpangan gini ratio dipatok di kisaran 0,377–0,380, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,44–4,96 persen.
Defisit Terkendali, Belanja Terkonsolidasi
Di sektor fiskal, pendapatan negara 2026 diproyeksikan sebesar 11,71–12,31 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan porsi penerimaan pajak mendominasi yakni 10,08–10,54 persen PDB.
Belanja negara di 2026 disepakati pada rentang 14,19–14,83 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB.
Dengan postur tersebut, defisit RAPBN 2026 dijaga di level 2,48–2,53 persen PDB, setara dengan pembiayaan anggaran yang sama besarnya. Sementara keseimbangan primer diharapkan positif di angka 0,18–0,22 persen PDB.
Agenda Rapat dan Konsolidasi Politik Fiskal
Rangkaian pembahasan RAPBN 2026 ini dilakukan sejak 1 hingga 22 Juli 2025 bersama Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, dengan membentuk empat panitia kerja (panja) plus tim perumus pada masing-masing panja.
Jazilul memastikan seluruh laporan panja telah disepakati dan siap digunakan pemerintah sebagai acuan rancangan kebijakan fiskal.
Dengan RAPBN 2026 yang baru saja disahkan, pemerintah Prabowo-Gibran punya pekerjaan rumah besar, yakni menjaga momentum pertumbuhan di atas 5 persen, menahan laju inflasi, sekaligus memangkas angka kemiskinan – sebuah kombinasi target ambisius di tengah ketidakpastian ekonomi global.
