Apakah Bendera One Piece Dilarang? Pemerintah Tegaskan Satu Hal Ini

Topikseru.com – Fenomena pengibaran bendera One Piece, bajak laut dari serial manga Jepang, menjelang peringatan HUT Ke-80 RI memicu sorotan publik dan pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog, tetapi mengingatkan agar simbol sakral negara, bendera Merah Putih, tidak tergeser maknanya oleh ekspresi simbol fiksi.

“Kalaupun ada penindakan, itu kalau ada pihak-pihak yang menggiring masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera Merah Putih,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

Menurut dia, bendera Merah Putih bukan sekadar kain berkibar, melainkan simbol persatuan dan kedaulatan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Dia menilai, penggunaan simbol fiksi seperti bendera One Piece tidak masalah jika hanya bentuk ekspresi, selama tidak menggeser makna sakral Merah Putih.

“Ini sakral, bendera Merah Putih. Kita semua anak bangsa Indonesia. Saya kira teman-teman juga pasti merasa terusik kalau diganti,” tuturnya.

Seruan Jaga Persatuan di Bulan Kemerdekaan

Prasetyo mengingatkan, bulan Agustus harus menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, nation and character building, serta gotong royong.

Dia berharap masyarakat tidak terpecah oleh simbol-simbol alternatif yang menjauhkan spirit nasionalisme.

“Di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan, harus kita tumbuhkan semangat kebersamaan, saling bekerja sama, penuh optimisme,” katanya.

Viral Bendera One Piece

Fenomena ini bermula dari munculnya bendera bajak laut One Piece, berlatar hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami – ikon khas Monkey D. Luffy, tokoh utama manga Jepang One Piece.

Bendera fiktif ini mulai terlihat di sejumlah daerah sejak Sabtu (2/8). Di media sosial, beberapa warganet bahkan mengganti foto profil mereka dengan logo bendera animasi tersebut.

Sebagian pihak menyebut pengibaran bendera bajak laut ini sebagai sindiran simbolik atas kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, Prasetyo menekankan, jika ada kritik, maka jalur dialog tetap terbuka.

“Bahwa ada masalah, iya. Kami tidak menutupi itu. Semua masalah kita cari jalan keluarnya bersama DPR, masyarakat, semua stakeholders,” tegasnya.

Ruang Aspirasi Tetap Terbuka

Pemerintah, lanjut Prasetyo, mendorong pola penyelesaian masalah melalui dialog terbuka dan kerja sama lintas pihak, bukan lewat simbol-simbol yang justru menurunkan semangat persatuan.

“Pola penyelesaian masalah seperti hari ini, duduk bersama, cari jalan keluar. Bukan justru membenturkan masyarakat dengan simbol-simbol yang memecah,” katanya.

Bendera Merah Putih Tetap Sakral

Peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang diharapkan menjadi panggung persatuan nasional.

Pemerintah mengajak masyarakat mengibarkan Merah Putih di setiap sudut Indonesia, menjaga makna sakral kemerdekaan.

“Ini soal menjaga simbol negara. Jangan sampai ekspresi kreatif malah menodai spirit kemerdekaan,” tutup Prasetyo.