Inpres ini menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.
“Dengan Inpres ini, kita sedang konsolidasi. Data bansos terus kami mutakhirkan, salah satunya dengan memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” jelasnya.
Kemensos juga baru-baru ini menemukan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah.
Temuan itu terungkap setelah proses konsolidasi data bersama PPATK yang baru dimulai sejak Februari 2025.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Syaifullah menegaskan pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan PPATK, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan bank penyalur.
Masyarakat pun diminta aktif mengawasi dan melaporkan penerima bansos yang tidak layak.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan lewat aplikasi Cek Bansos dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Syaifullah memastikan, langkah bersih-bersih data ini demi memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan 20 juta penerima manfaat yang berhak.
