Hasil sementara justru mengungkap fakta lain, yakni ada penerima bansos yang tercatat sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah.
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Kalau tidak sesuai, akan kami coret,” tegas Syaifullah.
Instruksi Presiden untuk Bersih-bersih Data
Persoalan bansos yang tidak tepat sasaran menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bansos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inpres ini menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data secara nasional.
“Dengan Inpres ini, kita sedang konsolidasi. Data bansos terus kami mutakhirkan, salah satunya dengan memeriksa profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan mereka,” jelasnya.
Kemensos juga baru-baru ini menemukan adanya 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima bansos berupa bantuan subsidi upah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
