Dari Driver Ojol Jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan: 6 Jejak Kontroversi Immanuel Ebenezer

Topikseru.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada Rabu (20/8/2025) malam.

Penangkapan ini menjadi berita besar yang mengguncang dunia politik nasional, sebab jabatan Noel—sapaan akrabnya—berada di posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga kini, KPK belum merinci secara detail kasus dugaan yang menjerat Noel. Namun, sesuai prosedur, status hukum seseorang yang tertangkap OTT akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam.

Kasus ini jelas menambah daftar panjang pejabat tinggi negara yang berurusan dengan lembaga antirasuah.

Untuk memahami lebih dalam, mari kita telaah sosok Immanuel Ebenezer, perjalanan politiknya, serta kontroversi yang selalu mengiringinya.

Profil Lengkap Immanuel Ebenezer

IImmanuel Ebenezer atau yang lebih dikenal dengan panggilan Noel, lahir pada 22 Juli 1975 di Riau. Kehidupan masa kecilnya tidak banyak terekspos, namun perjalanan hidupnya kerap disebut penuh dengan dinamika dan warna.

Berbeda dengan banyak politisi lain yang lahir dari keluarga elite atau lingkaran politik, Noel justru tumbuh dengan latar belakang sederhana. Hal ini membuatnya memiliki pandangan yang dekat dengan kehidupan rakyat kecil, sesuatu yang kerap ia bawa dalam narasi politiknya di kemudian hari.

Sejak kecil, Noel dikenal sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Riau, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi melanjutkan pendidikannya. Ia menempuh kuliah di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), jurusan Ilmu Sosial.

Di kampus inilah ia mulai banyak terlibat dalam aktivitas organisasi kemahasiswaan, yang kelak menjadi pintu masuknya ke dunia aktivisme dan politik. Setelah lulus, Noel meraih gelar Sarjana Sosial, yang kemudian menjadi landasan akademisnya dalam melihat isu-isu masyarakat.

Namun, jalan hidupnya tidak selalu mulus. Noel pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, terutama saat kondisi ekonomi menekan. Pada tahun 2016, ia sempat menjadi pengemudi ojek online.

Pengalaman ini ia ceritakan berulang kali dalam berbagai kesempatan publik, bukan sebagai aib, melainkan sebagai simbol perjuangan dan kedekatan dengan rakyat biasa. Menurutnya, pengalaman itu memberikan perspektif baru tentang kerasnya perjuangan masyarakat kecil dalam mencari nafkah sehari-hari.

Cerita tentang dirinya yang pernah menjadi driver ojek online justru menambah simpati publik. Banyak orang melihat Noel sebagai sosok yang membumi dan tidak sungkan menjalani pekerjaan sederhana, berbeda dengan kebanyakan pejabat yang terkesan jauh dari realitas rakyat. Narasi ini pula yang ia gunakan untuk memperkuat citra dirinya sebagai politisi yang lahir dari bawah dan mengerti penderitaan masyarakat.

Pada Oktober 2024, karier politik Noel mencapai titik puncak ketika Presiden Prabowo Subianto mempercayainya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendampingi Prof. Yassierli. Penunjukan ini sempat menimbulkan pro dan kontra. Sebagian publik mempertanyakan kapasitas Noel karena latar belakangnya lebih banyak berkaitan dengan dunia aktivisme dan gerakan politik, bukan teknis ketenagakerjaan.

Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa pengalaman hidup dan peran Noel dalam dunia sosial-politik bisa menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada rakyat kecil.

Meski penunjukannya menimbulkan kontroversi, Presiden Prabowo menilai Noel memiliki rekam jejak kepemimpinan di lapangan yang cukup kuat, terutama dalam menggerakkan massa dan membangun jaringan politik. Dengan pengalaman itu, ia diyakini mampu menjalankan tugas sebagai wakil menteri yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat pekerja.

Karier Politik: Dari Relawan Jokowi Hingga Jadi Wamenaker di Era Prabowo

Karier politik Immanuel Ebenezer tidak lepas dari kiprahnya sebagai pemimpin kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Dalam peran itu, Noel dikenal vokal dalam membela Presiden Joko Widodo, bahkan kerap tampil di berbagai forum untuk menepis kritik terhadap pemerintah. Dari sanalah popularitasnya mulai menanjak.

Pada tahun 2021 hingga Maret 2022, ia dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, salah satu anak perusahaan BUMN. Namun, jabatan tersebut hanya bertahan singkat karena Noel harus dicopot usai memberikan kesaksian meringankan bagi Munarman dalam kasus dugaan terorisme.

Menjelang Pilpres 2024, Noel kembali memainkan peran politik penting dengan mendirikan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Kelompok ini cukup vokal dalam mendukung pencalonan Ganjar sebagai capres. Namun, hanya dalam waktu singkat, Noel membuat langkah mengejutkan dengan membubarkan GP Mania pada Februari 2023. Alasannya, ia menilai Ganjar tidak memiliki gagasan besar untuk membawa Indonesia maju.

Tidak lama berselang, Noel berbalik arah dan mendeklarasikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dengan membentuk kelompok relawan Prabowo Mania 08. Langkah ini membuatnya semakin dekat dengan lingkaran Prabowo hingga akhirnya masuk dalam kabinet sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kontroversi dan Kasus yang Pernah Menyeret Immanuel Ebenezer

Jejak politik Immanuel Ebenezer atau Noel tidak bisa dilepaskan dari berbagai kontroversi yang mengiringinya. Setiap langkahnya kerap memicu perdebatan publik, baik karena sikapnya yang tegas maupun keputusan politiknya yang sering berlawanan arus. Berikut adalah rangkaian kasus dan polemik besar yang pernah menyeret nama Noel ke dalam sorotan media dan masyarakat:

1. Menjadi Saksi Meringankan Munarman

Pada 23 Februari 2022, Noel hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang kasus terorisme dengan terdakwa Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI). Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Noel menyebut bahwa Munarman adalah korban kriminalisasi politik dan tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah sebagai teroris.

Langkah ini sontak menimbulkan gelombang kritik. Publik menilai bahwa kesediaan Noel menjadi saksi bagi figur yang dituding terkait jaringan radikalisme dapat melemahkan upaya negara dalam memberantas terorisme. Bahkan, sejumlah tokoh menilai kehadirannya di pengadilan sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok intoleran.

Kontroversi semakin besar ketika beberapa pihak mengaitkan keputusan Noel tersebut dengan posisinya sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, salah satu anak perusahaan BUMN. Tak lama berselang, jabatan itu benar-benar dicopot, yang oleh Noel diduga kuat terkait dengan keberaniannya menjadi saksi untuk Munarman.

2. Dicopot dari Jabatan Komisaris PT Mega Eltra

Setelah kasus Munarman, Noel resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra pada 2022. Pihak perusahaan tidak memberikan keterangan resmi terkait alasan pencopotan tersebut, namun publik mengaitkannya dengan sikap politik Noel yang dinilai kontroversial.

Bagi Noel sendiri, pencopotan ini justru menjadi titik balik dalam kariernya. Ia semakin dikenal luas sebagai tokoh politik yang berani mengambil risiko, meski harus kehilangan jabatan prestisius di BUMN. Sejak saat itu, namanya semakin melekat dengan label sebagai sosok yang penuh kontroversi dan tidak ragu melawan arus.

3. Melaporkan Dosen UNJ, Ubedilah Badrun

Kontroversi berikutnya muncul ketika pada 2022, Noel melaporkan Ubedilah Badrun, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Laporan ini berawal dari tindakan Ubedilah yang sebelumnya melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terkait bisnis anak Presiden Joko Widodo.

Noel balik menyerang dengan menggunakan pasal 317 KUHP mengenai laporan palsu. Namun langkah ini dianggap publik sebagai tindakan emosional dan cenderung represif. Banyak pihak menilai, alih-alih membela kepentingan hukum, Noel justru terkesan berusaha membungkam kritik terhadap lingkaran kekuasaan.

Aksi tersebut menuai kecaman dari akademisi dan masyarakat sipil, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik serta mengancam iklim demokrasi.

4. Debat Panas dengan Politikus PDIP

Pada Maret 2024, Noel kembali menyita perhatian publik ketika terlibat adu argumen sengit dengan Deddy Sitorus, politisi PDIP. Perdebatan terjadi dalam acara televisi bertajuk “Panas! Debat Soal ‘Keculasan’ Pemilu 2024”.

Topik mengenai dinasti politik Jokowi menjadi pemicu utama. Dalam debat tersebut, Noel dan Deddy berulang kali saling menyela, dengan nada suara meninggi hingga memancing emosi. Ketegangan bahkan hampir berujung pada adu fisik, sebelum akhirnya acara dihentikan sementara untuk jeda iklan.

Kejadian ini membuat Noel semakin dikenal sebagai figur politik yang keras kepala, vokal, dan tidak segan berkonfrontasi di depan publik. Namun, citra ini sekaligus mempertebal pandangan bahwa dirinya kerap bertindak emosional dalam situasi politik.

5. Membubarkan GP Mania dan Berbalik Mendukung Prabowo

Menjelang Pilpres 2024, Noel sempat menjadi pendukung vokal Ganjar Pranowo melalui organisasi relawan GP Mania (Ganjar Pranowo Mania). Ia tampil sebagai salah satu motor penggerak dukungan bagi Ganjar. Namun, pada Februari 2023, Noel secara mengejutkan membubarkan GP Mania melalui konferensi pers.

Alasan yang ia kemukakan adalah kekecewaan terhadap Ganjar, yang menurutnya tidak memiliki gagasan kuat maupun keberanian untuk memimpin Indonesia.

Hanya berselang beberapa bulan kemudian, Noel membuat manuver drastis dengan mendeklarasikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto lewat pembentukan relawan Prabowo Mania 08.

Langkah ini memicu perdebatan luas. Banyak pihak menuduh Noel sebagai politisi oportunis yang mudah berpindah haluan demi kepentingan pribadi. Namun, dari sisi lain, dukungan itu justru membuka jalan baginya untuk masuk ke lingkaran kekuasaan baru, hingga akhirnya dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024.

6. Melaporkan Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Tidak hanya berseteru dengan akademisi, Noel juga pernah bersinggungan dengan kalangan aktivis. Ia melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dua aktivis HAM terkemuka, ke Polda Metro Jaya.

Laporan ini terkait tuduhan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi.

Langkah ini memunculkan gelombang kritik dari masyarakat sipil, yang menilai Noel bertindak sebagai “alat politik” untuk membungkam kritik terhadap pejabat negara. Kritik semakin keras karena Noel sendiri dikenal pernah lahir dari dunia aktivisme, sehingga tindakannya dianggap berlawanan dengan semangat perjuangan kebebasan sipil.

Secara keseluruhan, deretan kontroversi ini membentuk citra Noel sebagai figur politik yang berani, keras, dan penuh dengan keputusan ekstrem.

Namun di balik itu, kontroversi yang mengiringinya juga membuat namanya kerap dipandang negatif oleh sebagian masyarakat.

Noel selalu berada di antara dua sisi: dipuji karena keberanian dan konsistensinya dalam mengambil sikap, namun juga dikritik karena langkah-langkahnya sering dianggap emosional, inkonsisten, dan sarat kepentingan politik.

Gaji dan Fasilitas Sebagai Wamenaker

Sebagai seorang wakil menteri, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, memperoleh gaji pokok sebesar Rp 11,57 juta per bulan. Namun, angka ini sejatinya hanyalah salah satu komponen kecil dari total hak keuangan yang ia terima. Seorang pejabat setingkat wakil menteri juga mendapat tambahan dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin) yang nilainya bervariasi sesuai ketentuan, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Selain gaji dan tunjangan, jabatan wakil menteri juga membawa berbagai fasilitas negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Noel berhak atas:

• Rumah dinas pejabat negara yang representatif, lengkap dengan fasilitas standar untuk menunjang aktivitas kedinasan.

• Kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk keperluan resmi. Biasanya berupa mobil dinas dengan sopir yang disediakan oleh negara.

• Staf pendukung, baik staf ahli maupun staf administrasi, yang membantu dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan tugas sehari-hari.

• Fasilitas protokoler yang mempermudah mobilitasnya, termasuk pengawalan dalam agenda resmi tertentu.

Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, jabatan wakil menteri dipandang sebagai posisi yang bergengsi di dalam kabinet. Meskipun kedudukannya berada di bawah menteri, ruang lingkup tanggung jawab dan akses kebijakan tetap sangat strategis, terutama dalam hal memberi masukan dan membantu koordinasi teknis di bidang ketenagakerjaan.

Harta Kekayaan Immanuel Ebenezer

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan pada 21 Maret 2022, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,84 miliar. Angka ini memang tidak sebesar pejabat negara lain yang kekayaannya bisa mencapai ratusan miliar, namun tetap menjadi sorotan publik karena beberapa alasan, terutama setelah dirinya terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Adapun rincian harta kekayaan Noel adalah sebagai berikut:

• Tanah dan bangunan: senilai Rp 3,9 miliar. Aset ini menjadi komponen terbesar dari total kekayaannya, kemungkinan berupa rumah tinggal dan properti lain yang tersebar di beberapa lokasi.

• Kendaraan bermotor: sebesar Rp 606 juta. Kendaraan ini mencerminkan gaya hidupnya yang relatif sederhana dibandingkan pejabat lain, meskipun nilainya masih cukup besar bagi masyarakat umum.

• Harta bergerak lainnya: tercatat Rp 109,5 juta. Kategori ini biasanya mencakup perhiasan, barang seni, atau koleksi pribadi.

• Kas dan setara kas: sebesar Rp 224,7 juta. Jumlah ini relatif kecil untuk ukuran pejabat negara, namun mencerminkan likuiditas keuangan Noel saat itu.

Meski nilai kekayaan Noel tidak termasuk fantastis, transparansi harta pejabat publik selalu menjadi perhatian masyarakat. Apalagi, setelah dirinya terseret kasus dugaan pemerasan dan suap yang ditangani oleh KPK, data kekayaan ini kembali menjadi bahan perbincangan. Publik menilai apakah ada korelasi antara gaya hidup, kekayaan, dan dugaan tindak pidana yang tengah diselidiki.

OTT KPK dan Dampaknya terhadap Pemerintahan

Penangkapan Immanuel Ebenezer menambah daftar panjang pejabat yang terjerat kasus dugaan korupsi. OTT KPK terhadap seorang wakil menteri jelas bukan hal sepele. Dampaknya bukan hanya pada reputasi pribadi Noel, tetapi juga citra pemerintahan Prabowo Subianto.

Jika terbukti bersalah, kasus ini bisa menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang berusaha membangun citra bersih dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Di sisi lain, publik tentu berharap agar KPK dapat menuntaskan kasus ini secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik. (*)