Tindak Tegas Penjarahan Rumah Pejabat, Presiden Prabowo Beri Perintah kepada Kapolri dan Panglima TNI

Topikseru.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara soal gelombang penjarahan yang menyasar rumah sejumlah pejabat dan tokoh publik. Dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8), Prabowo memerintahkan TNI-Polri bertindak tegas tanpa ragu terhadap para pelaku.

“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas,” ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, usai rapat kabinet.

Arahan Tegas Presiden Prabowo

Menurut Sjafrie, Presiden menugaskan langsung Kapolri Jenderal Listyo S. Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi pejabat maupun aset negara.

“Beliau menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI agar tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas,” katanya.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya soliditas aparat. Koordinasi TNI dan Polri dinilai menjadi kunci untuk memastikan stabilitas nasional sekaligus menjamin rasa aman masyarakat.

Instruksi ini lahir setelah rentetan aksi demonstrasi dan kerusuhan belakangan ini. Sidang kabinet Minggu sore merupakan yang pertama setelah eskalasi massa meningkat.

Presiden hadir bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Kepala BIN Herindra, Mendagri Tito Karnavian, serta para kepala staf TNI.

Rumah Pejabat Diterjang Penjarahan

Sehari sebelumnya, Sabtu (30/8), rumah sejumlah pejabat negara dan tokoh publik menjadi sasaran penjarahan.

Massa dilaporkan mengambil barang berharga hingga makanan dari kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, anggota DPR Eko Patrio, serta artis-politikus Uya Kuya dan Nafa Urbach.

Kejadian itu sontak memicu kekhawatiran publik terhadap lemahnya pengamanan rumah pejabat negara di tengah situasi politik yang memanas.

Hingga kini, aparat kepolisian belum merinci jumlah pelaku yang diamankan dalam kasus penjarahan tersebut. Publik menanti apakah arahan keras Presiden akan berujung pada langkah represif di lapangan atau sekadar peringatan politik di meja rapat kabinet.