Presiden Prabowo Subianto Resmi Lakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara

Topikseru.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin sore, 8 September 2025.

Keputusan ini menjadi salah satu langkah besar dalam pemerintahan Prabowo setelah berbagai dinamika politik dan kasus hukum yang mencuat belakangan ini.

Dalam keterangan persnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa terdapat empat menteri dan satu menteri koordinator yang diganti, serta penambahan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah.

Daftar Menteri yang Diganti dalam Reshuffle Kabinet Merah Putih

Menurut pengumuman resmi, berikut adalah nama-nama menteri dan pejabat kabinet yang mengalami pergeseran:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan – Budi Gunawan

2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah – Budi Arie Setiadi

3. Menteri Pemuda dan Olahraga – Dito Ariotedjo

4. Menteri Keuangan – Sri Mulyani Indrawati

5. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) – Abdul Kadir Karding

Selain itu, Presiden Prabowo juga meresmikan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga baru yang bertugas khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk peningkatan pelayanan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

Alasan dan Pertimbangan Reshuffle Kabinet

Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap pejabat negara harus menunjukkan integritas, loyalitas, serta kinerja yang dapat menjawab tantangan nasional maupun global.

“Pertimbangannya evaluasi terus-menerus,” ujar Prasetyo di Istana Negara, menegaskan bahwa reshuffle ini adalah langkah strategis, bukan sekadar respons terhadap isu politik sesaat.

Dinamika Politik Menjelang Reshuffle

Kabar mengenai reshuffle kabinet ini sebenarnya sudah mulai mencuat sejak tertangkapnya mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 Agustus 2025.

Immanuel diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah tegas dengan memecat Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kasus Noel ini menjadi salah satu pemicu utama menguatnya desakan publik untuk segera melakukan perombakan kabinet, demi memperbaiki citra pemerintahan dan memastikan roda birokrasi tetap berjalan dengan bersih.

Profil Singkat Para Menteri yang Diganti

1. Budi Gunawan – Menko Polhukam

Budi Gunawan sebelumnya dikenal sebagai tokoh intelijen dan memiliki karier panjang di kepolisian. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kritik muncul terkait lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu keamanan nasional.

2. Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi dan UKM

Budi Arie yang sebelumnya menjabat sebagai Menkop UKM dikenal sebagai tokoh muda yang dekat dengan kalangan aktivis. Namun, program penguatan koperasi dinilai kurang maksimal sehingga perlu adanya penyegaran kepemimpinan.

3. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

Dito yang merupakan menteri termuda dalam kabinet Prabowo sempat populer karena kedekatannya dengan generasi muda. Namun, sejumlah kebijakan olahraga dinilai tidak mampu mendorong prestasi nasional ke level internasional.

4. Sri Mulyani – Menteri Keuangan

Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kebijakan fiskal Indonesia. Namun, dinamika politik serta kebutuhan arah baru dalam kebijakan keuangan membuat Presiden Prabowo mengambil langkah berani untuk mengganti Sri Mulyani.

5. Abdul Kadir Karding – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)

Abdul Kadir Karding menghadapi sejumlah tantangan terkait perlindungan pekerja migran di luar negeri. Kasus-kasus perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran Indonesia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.

Kementerian Baru: Fokus pada Haji dan Umrah

Salah satu hal paling menarik dalam reshuffle kali ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini, urusan haji ditangani oleh Kementerian Agama. Namun, dengan tingginya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun, Presiden Prabowo menilai perlu adanya kementerian khusus.

Kementerian baru ini diharapkan mampu:

• Meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah

• Memperkuat koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi

• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji

• Memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi jamaah

Langkah ini dianggap strategis karena Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.

Keputusan Presiden Prabowo melakukan reshuffle ini menuai beragam respons. Sebagian kalangan politik menyambut positif langkah tersebut, menganggapnya sebagai upaya nyata untuk memperkuat kinerja kabinet dan membersihkan birokrasi dari oknum yang bermasalah.

Namun, ada juga yang menilai bahwa pergantian beberapa menteri, khususnya Sri Mulyani, akan menimbulkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia. Meski begitu, pihak Istana menegaskan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan bangsa dan negara.

Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 menandai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemerintahan dan merespons dinamika politik serta kasus hukum yang terjadi. Dengan mengganti beberapa menteri kunci dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo menunjukkan komitmen untuk membawa pemerintahan menuju arah yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Langkah ini bukan hanya soal pergantian figur, melainkan juga upaya untuk mengokohkan fondasi pemerintahan agar lebih siap menghadapi tantangan nasional maupun global. (*)