4. Sri Mulyani – Menteri Keuangan
Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kebijakan fiskal Indonesia. Namun, dinamika politik serta kebutuhan arah baru dalam kebijakan keuangan membuat Presiden Prabowo mengambil langkah berani untuk mengganti Sri Mulyani.
5. Abdul Kadir Karding – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)
Abdul Kadir Karding menghadapi sejumlah tantangan terkait perlindungan pekerja migran di luar negeri. Kasus-kasus perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran Indonesia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
Kementerian Baru: Fokus pada Haji dan Umrah
Salah satu hal paling menarik dalam reshuffle kali ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini, urusan haji ditangani oleh Kementerian Agama. Namun, dengan tingginya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun, Presiden Prabowo menilai perlu adanya kementerian khusus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kementerian baru ini diharapkan mampu:
-
Meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah
-
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi
-
Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji
-
Memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi jamaah
Langkah ini dianggap strategis karena Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
Keputusan Presiden Prabowo melakukan reshuffle ini menuai beragam respons. Sebagian kalangan politik menyambut positif langkah tersebut, menganggapnya sebagai upaya nyata untuk memperkuat kinerja kabinet dan membersihkan birokrasi dari oknum yang bermasalah.
Namun, ada juga yang menilai bahwa pergantian beberapa menteri, khususnya Sri Mulyani, akan menimbulkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia. Meski begitu, pihak Istana menegaskan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang demi kepentingan bangsa dan negara.
Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 menandai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemerintahan dan merespons dinamika politik serta kasus hukum yang terjadi. Dengan mengganti beberapa menteri kunci dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, Prabowo menunjukkan komitmen untuk membawa pemerintahan menuju arah yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Langkah ini bukan hanya soal pergantian figur, melainkan juga upaya untuk mengokohkan fondasi pemerintahan agar lebih siap menghadapi tantangan nasional maupun global. (*)
