-
Sektor Pertanian dan Perikanan
Pemerintah berkomitmen meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian dan perikanan melalui teknologi modern, akses pasar lebih luas, serta program pemberdayaan petani dan nelayan. -
Industri dan Manufaktur
Perluasan industri padat karya di berbagai daerah diarahkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada kota besar untuk mencari pekerjaan. -
Ekonomi Digital
Dengan perkembangan teknologi, sektor digital menjadi peluang baru. Pemerintah mendukung lahirnya startup lokal dan menyediakan pelatihan digital agar generasi muda siap bersaing di pasar global.ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlindungan Sosial untuk Masyarakat Paling Rentan
Selain fokus pada lapangan kerja, Prabowo juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan bantalan sosial atau jaring pengaman yang cukup besar untuk memastikan bahwa masyarakat di lapisan terbawah tetap mendapat perlindungan.
Program perlindungan sosial tersebut mencakup:
-
Subsidi pangan untuk menjaga daya beli rakyat.
-
Bantuan tunai langsung yang ditujukan kepada keluarga miskin.
-
Program kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
-
Beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap kesenjangan sosial dapat ditekan dan seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat pembangunan secara adil.
Prabowo mengakui adanya pihak-pihak yang berusaha menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, beliau menegaskan bahwa hal tersebut adalah bagian dari tantangan demokrasi yang harus dihadapi dengan dialog dan komunikasi terbuka.
Beliau menambahkan bahwa pemerintah akan terus melibatkan masyarakat dalam berbagai forum diskusi, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menjaga transparansi dalam kebijakan publik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa segala langkah yang diambil pemerintah selalu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Beliau mengutip tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.
Komitmen ini menjadi pegangan utama dalam setiap kebijakan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia dapat merasa terlindungi dan didukung oleh negaranya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
