Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho
-
Lahir pada 17 Maret 1968
-
Bukan lulusan Akpol, melainkan Sepa Polri angkatan 1993
-
Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rudy dikenal publik sebagai jenderal bersih, profesional, dan independen. Statusnya sebagai perwira non-Akpol membuatnya sering dipandang sebagai figur yang mampu membawa perspektif segar dalam kepemimpinan Polri.
Irjen Rudi Darmoko
-
Lahir pada 7 Desember 1971
-
Saat ini menjabat sebagai Kapolda NTT
-
Meski masih berpangkat Irjen, namanya mencuat sebagai kandidat potensial
Rudi Darmoko dikenal karena kepemimpinannya yang solid di wilayah rawan seperti Nusa Tenggara Timur. Publik membandingkan potensinya dengan kasus serupa pada masa lalu ketika Timur Pradopo mendapat promosi cepat menjadi Kapolri meski saat itu belum lama berpangkat Komjen.
Kedua nama ini banyak diperbincangkan di media sosial, terutama di platform X (Twitter), di mana publik menilai mereka sebagai alternatif segar di luar lingkaran elite yang selama ini mendominasi bursa Kapolri.
Reformasi Polri: Lebih dari Sekadar Pergantian Kapolri
Meski pergantian Kapolri menjadi isu panas, banyak pengamat menilai bahwa reformasi Polri tidak bisa hanya berhenti pada pergantian figur.
Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menekankan bahwa perubahan mendasar harus dimulai dari struktur dan tata kelola Polri, termasuk revisi UU Polri.
Menurutnya, jika pergantian Kapolri hanya untuk meredakan tekanan politik tanpa menyentuh masalah substansial, hal tersebut tidak akan membawa perubahan berarti.
Kini, publik menanti sikap resmi Presiden Prabowo Subianto. Apakah benar surat pergantian Kapolri sudah dikirim ke DPR, dan siapa nama yang akan dipilih menjadi orang nomor satu di tubuh Polri.
Dua kandidat kuat, Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, sama-sama memiliki pengalaman panjang dan rekam jejak yang mumpuni. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.
Situasi ini menjadi momentum penting bagi Polri untuk memperbaiki citra dan kembali memperoleh kepercayaan publik, sekaligus menunjukkan bahwa institusi kepolisian siap menghadapi tantangan di era pemerintahan baru. (*)
