Adapun sebaran penerima MBG tercatat paling besar di Pulau Jawa dengan 13,26 juta orang. Disusul Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.
Ancaman Realokasi Anggaran
Meski program ini menjadi salah satu prioritas Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan realokasi anggaran MBG bila penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di kementerian sampai akhir tahun,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat, 19 September 2025.
Menurut Purbaya, dukungan Presiden terhadap program MBG tetap penuh. Namun, kondisi di lapangan menjadi faktor utama keberhasilan program.
“MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” katanya.
Evaluasi dan Pengawasan
Kementerian Keuangan memastikan akan memperkuat manajemen penyaluran program MBG sekaligus pengawasan agar anggaran terserap optimal.
Pasalnya, rendahnya serapan bisa berdampak pada efektivitas program dan menimbulkan sorotan publik.
