Topikseru.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggelar akad massal rumah subsidi secara serentak pada Senin, 29 September 2025. Acara ini melibatkan 25 ribu debitur dan diklaim menjadi yang terbesar sepanjang sejarah program perumahan rakyat di Indonesia.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan seremoni utama akan berlangsung di Bogor, Jawa Barat, sementara pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 90 titik di 30 provinsi.
“Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu malam (24/9).
Ara menjelaskan, Bogor dipilih sebagai lokasi utama karena kualitas rumah subsidi di kawasan tersebut dinilai sudah memadai.
Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kabupaten Bogor termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia.
Prabowo Akan Hadir di Bogor
Seremoni di Bogor dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran kepala negara disebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Data Terbaru Penyaluran KPR Subsidi 2025
Sejak 1 Januari hingga 15 September 2025, pemerintah mencatat realisasi penyaluran KPR rumah subsidi mencapai 221.047 unit.
Rinciannya sebagai berikut:
- 45.385 unit: masih dalam proses pembangunan, sudah ready stock, atau sudah akad namun dana KPR belum cair.
- 175.662 unit: sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR cair, termasuk akad Tapera khusus PNS.
Program ini memanfaatkan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola BP Tapera bersama Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah.
Strategi ke Depan: Rumah Subsidi di Kota Besar
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema rumah subsidi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Bedanya, rumah subsidi di perkotaan akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan rumah tapak, karena keterbatasan lahan.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap MBR di perkotaan juga bisa memiliki akses hunian layak dengan harga terjangkau.
