Topikseru.com – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons atas rentetan kasus keracunan menu program MBG atau Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah.
Instruksi itu langsung ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Sejumlah pejabat hadir, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
Fokus Utama: Cegah Kasus Keracunan MBG Terulang
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni fokus menyelamatkan program MBG dari insiden serupa ke depan.
“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi,” ujar Prasetyo.
Kasus keracunan makanan program MBG di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lain dalam sepekan terakhir sempat memicu kekhawatiran publik, bahkan hingga berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).
Menko Pangan Zulkifli Hasan: SPPG Bermasalah Ditutup Sementara
Dalam sesi konferensi pers, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan langkah tegas untuk menata ulang layanan penyedia Makan Bergizi Gratis di daerah.
“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” tegas Zulkifli.
Dia menekankan bahwa Sertifikat Laik Higienis (SLHS) kini menjadi syarat mutlak bagi setiap penyedia makanan MBG.
“Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Ini jadi perhatian khusus,” ujarnya.
Kemenkes Kerahkan Puskesmas dan UKS untuk Pengawasan
Zulkifli juga meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pengawasan lapangan.
Menurutnya, kehadiran tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan menu program MBG tetap bergizi dan aman dikonsumsi jutaan anak.
Kemendagri Siapkan Instruksi Nasional ke Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat akan melibatkan pemda secara langsung.
“Besok kami akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, serta sekda,” ujarnya.
Pertemuan itu akan digelar Senin (29/9) pukul 08.00 WIB, dan Menteri Kesehatan akan memberikan arahan teknis langsung mengenai standar higienitas SPPG.
Rakor lanjutan untuk merumuskan langkah strategis berikutnya dijadwalkan pada Rabu, 1 Oktober 2025.
