Ringkasan Berita
- Mensesneg Prasetyo menyatakan telah meminta Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan tengah atas polemik te…
- "Kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk dikomunikasikan dan dicari jalan keluar terbaik.
- Menurut pernyataan resmi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, petugas Biro Pers, Media, dan Informasi …
Topikseru.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang terjadi pada Sabtu, 27 September 2025.
Mensesneg Prasetyo menyatakan telah meminta Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan tengah atas polemik tersebut.
“Kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk dikomunikasikan dan dicari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar Prasetyo atau Pras, saat ditemui usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam, 28 September 2025.
Latar Belakang Pencabutan ID Pers
Pencabutan ID tersebut diduga dipicu oleh pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo, seusai lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu malam. Pertanyaan itu disebut “di luar konteks” oleh petugas Biro Pers.
Menurut pernyataan resmi Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) mengambil langsung kartu pers tersebut ke kantor CNN Indonesia sekitar pukul 19.15 WIB.
“Kami terkejut atas tindakan itu dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi,” kata Titin.
Titin menegaskan bahwa pertanyaan yang disampaikan jurnalisnya terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis) bersifat kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik.
CNN Indonesia Minta Klarifikasi, Pertemuan Dijadwalkan
CNN Indonesia telah mengirim surat resmi kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara, meminta penjelasan atas tindakan pencabutan ID pers tersebut. Pertemuan antara kedua pihak dijadwalkan berlangsung Senin pagi, 29 September 2025.
Sementara itu, ketika ditanya apakah Presiden Prabowo memberi instruksi langsung terkait insiden ini, Pras menyebut bahwa kepala negara cukup mengetahui, namun tidak memberi arahan khusus.
Polemik Kebebasan Pers?
Kasus ini memantik perhatian publik karena menyangkut kebebasan pers di lingkungan Istana Negara.
Apabila tidak diselesaikan dengan baik, polemik ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi hubungan pemerintah dan media.
