Topikseru.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tetap menggunakan layanan kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) meskipun lembaga antirasuah saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terkait proyek transportasi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu ketersediaan dan kelancaran pelayanan publik. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10).
Silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi,” ujar Budi.
Menurut Budi, KPK justru berkepentingan agar layanan publik yang dikelola badan usaha negara/mitra swasta tetap berjalan normal sehingga masyarakat tidak dirugikan selama proses penyelidikan berlangsung.
Siapa Pemegang Saham Whoosh?
Budi mengingatkan bahwa struktur kepemilikan operator proyek Whoosh melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemegang saham mayoritas dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Berdasarkan keterangan resmi perusahaan, PT KAI memiliki porsi 58,53 persen dalam konsorsium PSBI.
Sementara itu, PSBI memegang 60 persen saham proyek, sedangkan 40 persen sisanya dipegang konsorsium perkeretaapian China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Struktur saham ini menjadikan Whoosh sebagai proyek multilateral dengan keterlibatan perusahaan BUMN dan investor asing.
Kronologi Publikasi dan Tindak Lanjut KPK
Isu dugaan penggelembungan biaya (mark-up) proyek kereta cepat kembali menguat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengunggah video pada kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada 14 Oktober 2025.
Dalam video itu Mahfud menyebut terdapat disparitas besar antara perhitungan biaya per kilometer kereta cepat di Indonesia dibandingkan perhitungan di China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17 – 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat… Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam cuplikan pernyataannya.
Menanggapi pernyataan publik tersebut, KPK pada 16 Oktober 2025 meminta Mahfud agar melaporkan temuan atau dugaan itu secara resmi agar lembaga antirasuah memiliki dasar untuk menindaklanjuti.
